PELATIHAN NASIONAL

Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dan Kewajiban Peningkatan Kapasitas SKPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi Kinerja

Deskripsi

Perkembangan regulasi di bidang pemerintahan daerah pada Tahun 2026 menuntut seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap kebijakan dan program dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinamika kebijakan nasional, transformasi digital pemerintahan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi tantangan yang harus direspons melalui peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

Pelatihan Nasional ini diselenggarakan sebagai sarana peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar mampu memahami berbagai regulasi terbaru Tahun 2026 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain memberikan pemahaman terhadap perubahan kebijakan, pelatihan ini juga membahas kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sehingga setiap SKPD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Materi pelatihan mencakup kebijakan pemerintahan daerah, penguatan kelembagaan SKPD, pengelolaan keuangan daerah, reformasi birokrasi, SPBE, manajemen ASN, pengendalian internal pemerintah, penyusunan dokumen perencanaan, penguatan pengawasan internal, hingga strategi menghadapi evaluasi dan pemeriksaan oleh APIP maupun BPK. Peserta juga akan memperoleh pengalaman praktik melalui workshop, studi kasus, simulasi implementasi regulasi, serta konsultasi bersama narasumber dari kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur pemerintah daerah mampu mengimplementasikan regulasi terbaru secara tepat, meningkatkan kompetensi profesional, memperkuat koordinasi antar SKPD, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, adaptif terhadap perubahan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dan Kewajiban Peningkatan Kapasitas SKPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi Kinerja

1. Memahami regulasi pemerintahan daerah terbaru Tahun 2026.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur SKPD.
3. Memperkuat implementasi reformasi birokrasi.
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan daerah.
5. Memahami kewajiban pengembangan kompetensi ASN.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
8. Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
9. Mendukung implementasi SPBE dan digitalisasi pemerintahan.
10. Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional dan berorientasi kinerja.

Materi Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dan Kewajiban Peningkatan Kapasitas SKPD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, dan Berorientasi Kinerja

1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026.
2. Kewajiban Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kompetensi SKPD.
3. Implementasi Reformasi Birokrasi dan SPBE.
4. Penguatan Manajemen ASN dan Pengembangan SDM Aparatur.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas APBD.
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8. Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
10. Studi Kasus Implementasi Regulasi dan Best Practice Pemerintahan Daerah.

Permasalahan – Dampak – Solusi

Ajakan Mengikuti Pelatihan

Tingkatkan kompetensi aparatur dan kapasitas SKPD melalui Pelatihan Nasional Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026. Pahami regulasi terbaru, tingkatkan profesionalisme aparatur, dan wujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dasar Regulasi

• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
• PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
• PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS (beserta ketentuan yang masih berlaku dan perubahan terkait).
• Peraturan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
• Ketentuan pemerintah mengenai pengembangan kompetensi ASN dan reformasi birokrasi.

Benefit Utama

• Sertifikat Pelatihan Nasional.
• Materi regulasi terbaru Tahun 2026.
• Softcopy materi pelatihan.
• Template dokumen administrasi pemerintahan.
• Workshop implementasi regulasi.
• Studi kasus pemerintahan daerah.
• Konsultasi bersama narasumber.
• Jejaring profesional antar pemerintah daerah.
• Update kebijakan nasional.
• Rekomendasi implementasi di SKPD.

Konsep Pelatihan

• Concept Learning.
• Interactive Discussion.
• Workshop.
• Case Study.
• Best Practice.
• Simulation.
• Problem Solving.
• Coaching.
• Evaluation.
• Action Plan.

Metode Training

• Ceramah Interaktif.
• Presentasi Regulasi.
• Workshop Praktik.
• Simulasi.
• Studi Kasus.
• Diskusi Kelompok.
• Tanya Jawab.
• Evaluasi Pembelajaran.

Manfaat Mengikuti Pelatihan

• Memahami regulasi terbaru Tahun 2026.
• Meningkatkan kompetensi aparatur SKPD.
• Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Memperkuat akuntabilitas organisasi.
• Mendukung transformasi digital pemerintahan.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
• Mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Peserta yang Direkomendasikan

• Sekretaris Daerah.
• Kepala SKPD/OPD.
• Sekretaris OPD.
• Kepala Bagian Organisasi.
• BKPSDM/BKD.
• Bappeda.
• BPKAD.
• Inspektorat Daerah.
• Bagian Hukum.
• Bagian Pemerintahan.
• Bagian Perencanaan.
• Bagian Keuangan.
• ASN Pemerintah Daerah.
• Tim Reformasi Birokrasi.
• Pengelola SPBE.

Narasumber

• Kementerian Dalam Negeri RI.
• Kementerian PANRB.
• Badan Kepegawaian Negara (BKN).
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI).
• Akademisi.
• Praktisi Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan

Offline

Diselenggarakan di hotel berbintang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Batam, dan kota besar lainnya.

Online

Dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan fasilitas e-Modul, e-Sertifikat, materi digital, konsultasi, dan diskusi interaktif.

FAQ

1. Apakah peserta memperoleh sertifikat?
Ya. Seluruh peserta memperoleh Sertifikat Pelatihan Nasional.

2. Apakah tersedia kelas Online?
Ya. Tersedia kelas Online dan Offline.

3. Apakah peserta memperoleh materi?
Ya. Seluruh peserta memperoleh softcopy materi dan modul pelatihan.

4. Apakah tersedia sesi konsultasi?
Ya. Peserta dapat berkonsultasi langsung dengan narasumber.

5. Apakah dapat dilaksanakan In House Training?
Ya. Pelatihan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan instansi.

Kesimpulan

Pelatihan Nasional Regulasi Pemerintahan Daerah Tahun 2026 dan Kewajiban Peningkatan Kapasitas SKPD merupakan program strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur serta memperkuat implementasi regulasi terbaru di lingkungan pemerintah daerah. Melalui pemahaman kebijakan, penguatan kompetensi, dan penerapan praktik terbaik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.

Jadwal Pelaksanaan

Pelatihan diselenggarakan setiap bulan sepanjang tahun dengan jadwal sebagai berikut:

Tersedia pilihan Offline, Online, dan In House Training.

INFO PENDAFTARAN

Segera Daftarkan Instansi Anda Karena Kuota Peserta Terbatas!

📱 WA: 0813-9554-312
🌐 Website: www.bimtekexpert.com