BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Implementasi Pola Kerja Baru ASN (WFO–WFH) dan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Regulasi Tahun 2026

Deskripsi

Transformasi birokrasi menjadi agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN), serta kebijakan penataan tenaga non-ASN, pemerintah terus menyempurnakan berbagai regulasi yang mengatur penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) melalui skema Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH), serta kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu berdasarkan regulasi yang berlaku pada tahun 2026.

Bimbingan Teknis Nasional ini diselenggarakan sebagai wadah peningkatan kapasitas aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam memahami implementasi kebijakan pola kerja baru ASN yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, fleksibilitas kerja, digitalisasi layanan, serta penguatan manajemen kinerja berbasis hasil. Selain itu, kegiatan ini juga membahas mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu, tata kelola manajemen ASN, penyusunan kebutuhan SDM, pengelolaan beban kerja, evaluasi kinerja, hingga strategi penyesuaian organisasi terhadap perubahan kebijakan kepegawaian.

Peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai regulasi terbaru, praktik implementasi di berbagai instansi, penyusunan kebijakan internal, pemanfaatan teknologi dalam sistem kerja hybrid, serta langkah-langkah menjaga kualitas pelayanan publik di tengah perubahan pola kerja. Melalui workshop, simulasi, studi kasus, dan diskusi interaktif bersama narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Dengan mengikuti Bimtek ini, instansi pemerintah dapat mempercepat transformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas organisasi, memperkuat budaya kerja digital, mengoptimalkan pengelolaan SDM ASN dan PPPK, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Implementasi Pola Kerja Baru ASN (WFO–WFH) dan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Regulasi Tahun 2026

1. Memahami regulasi terbaru mengenai pola kerja ASN Tahun 2026.
2. Memahami implementasi WFO, WFH, dan Flexible Working Arrangement (FWA).
3. Meningkatkan kompetensi pengelolaan manajemen ASN.
4. Memahami mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
5. Meningkatkan efektivitas sistem kerja pemerintahan.
6. Mendukung transformasi birokrasi digital.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8. Mengoptimalkan manajemen kinerja ASN.
9. Memperkuat tata kelola SDM aparatur.
10. Mewujudkan organisasi pemerintahan yang adaptif dan profesional.

Materi Percepatan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Implementasi Pola Kerja Baru ASN (WFO–WFH) dan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Regulasi Tahun 2026

1. Kebijakan Nasional Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2026.
2. Implementasi Pola Kerja Baru ASN (WFO, WFH, dan FWA).
3. Regulasi Pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
4. Manajemen Kinerja ASN Berbasis Outcome.
5. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
6. Digitalisasi Administrasi Kepegawaian.
7. Penyusunan SOP Pola Kerja Hybrid.
8. Monitoring dan Evaluasi Implementasi WFO–WFH.
9. Studi Kasus Implementasi PPPK Paruh Waktu.
10. Strategi Meningkatkan Produktivitas dan Pelayanan Publik.

Permasalahan – Dampak – Solusi

Ajakan Mengikuti Bimtek

Mari tingkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi transformasi birokrasi melalui implementasi pola kerja baru ASN dan pengelolaan PPPK Paruh Waktu sesuai regulasi tahun 2026. Wujudkan pemerintahan yang modern, adaptif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Dasar Regulasi

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
• Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen ASN.
• Peraturan Pemerintah mengenai Manajemen PPPK.
• Peraturan Menteri PANRB mengenai Sistem Kerja ASN dan Flexible Working Arrangement (FWA).
• Peraturan BKN terkait Manajemen Kepegawaian.
• Kebijakan pemerintah mengenai penataan tenaga non-ASN dan PPPK Paruh Waktu yang berlaku pada Tahun 2026.

Benefit Utama

• Sertifikat Bimtek Nasional.
• Materi regulasi terbaru Tahun 2026.
• Softcopy modul pelatihan.
• Template SOP WFO–WFH.
• Template Analisis Beban Kerja.
• Studi kasus implementasi.
• Konsultasi dengan narasumber.
• Workshop penyusunan kebijakan internal.
• Jejaring profesional nasional.
• Update kebijakan ASN dan PPPK.

Konsep Pelatihan

• Concept Learning.
• Interactive Discussion.
• Workshop.
• Case Study.
• Best Practice Sharing.
• Simulation.
• Problem Solving.
• Coaching.
• Evaluation.
• Action Plan.

Metode Training

• Ceramah Interaktif.
• Presentasi Regulasi.
• Workshop Praktik.
• Simulasi.
• Diskusi Kelompok.
• Studi Kasus.
• Tanya Jawab.
• Evaluasi Pembelajaran.

Manfaat Mengikuti Bimtek

• Memahami regulasi terbaru ASN Tahun 2026.
• Mengoptimalkan implementasi WFO–WFH.
• Memahami mekanisme PPPK Paruh Waktu.
• Meningkatkan produktivitas organisasi.
• Memperkuat digitalisasi pemerintahan.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Mendukung reformasi birokrasi.

Peserta yang Direkomendasikan

• Sekretaris Daerah.
• BKPSDM/BKD.
• Biro Organisasi.
• Biro Kepegawaian.
• Inspektorat Daerah.
• Bagian Umum.
• Kepala OPD.
• Pejabat Administrator.
• Pejabat Pengawas.
• Pejabat Fungsional.
• Pengelola Kepegawaian.
• Pengelola SDM Aparatur.
• ASN Pemerintah Pusat.
• ASN Pemerintah Daerah.
• Tim Reformasi Birokrasi.

Narasumber

• Kementerian PANRB.
• Badan Kepegawaian Negara (BKN).
• Kementerian Dalam Negeri.
• LAN RI.
• Kementerian Keuangan (untuk aspek penganggaran SDM jika relevan).
• Akademisi.
• Praktisi Manajemen SDM Pemerintahan.

Pelaksanaan

Offline

Diselenggarakan di hotel berbintang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Batam, dan kota besar lainnya.

Online

Dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan fasilitas e-Modul, e-Sertifikat, materi digital, rekaman pembelajaran (sesuai kebijakan penyelenggara), serta sesi konsultasi interaktif.

FAQ

1. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya. Seluruh peserta memperoleh Sertifikat Bimtek Nasional.

2. Apakah tersedia kelas Online?
Ya. Tersedia kelas Online maupun Offline.

3. Apakah peserta memperoleh materi pelatihan?
Ya. Seluruh peserta mendapatkan softcopy materi dan modul pelatihan.

4. Apakah tersedia sesi konsultasi?
Ya. Peserta dapat berkonsultasi langsung dengan narasumber selama kegiatan berlangsung.

5. Apakah dapat diselenggarakan In House Training?
Ya. Dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan instansi.

Kesimpulan

Bimbingan Teknis Nasional ini menjadi sarana strategis bagi instansi pemerintah dalam mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan melalui implementasi pola kerja baru ASN (WFO–WFH/FWA) dan pengelolaan PPPK Paruh Waktu sesuai regulasi Tahun 2026. Dengan peningkatan kompetensi aparatur, penyusunan kebijakan yang tepat, serta pemanfaatan teknologi digital, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan birokrasi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Bimbingan Teknis diselenggarakan setiap bulan sepanjang tahun, dengan pilihan jadwal:

Tersedia pilihan Offline, Online, dan In House Training.

INFO PENDAFTARAN

Segera Daftarkan Instansi Anda Karena Kuota Peserta Terbatas!

📱 WhatsApp: 0813-9554-312
🌐 Website: www.bimtekexpert.com