Bimtek
BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KINERJA
BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KINERJA
Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Akuntabel, dan Berorientasi Hasil Menuju Tahun 2027
DESKRIPSI
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kinerja. Integrasi seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) menuntut adanya keterkaitan yang kuat antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum sinkronnya dokumen perencanaan dan penganggaran, lemahnya keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran, kurang optimalnya penatausahaan keuangan, serta kualitas pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis kinerja sesuai regulasi terbaru.
TUJUAN BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KINERJA
- Memahami konsep integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
- Memperkuat sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah.
- Memahami penyusunan laporan keuangan berbasis kinerja.
- Mengoptimalkan implementasi Performance Based Budgeting.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- Mendukung peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi.
- Meminimalkan kesalahan administrasi dan temuan audit.
- Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah.
MATERI BIMTEK INTEGRASI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS KINERJA
1. Kebijakan dan Regulasi Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Integrasi RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan DPA
3. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)
4. Teknik Penyusunan RKA dan DPA Berbasis Outcome
5. Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Terbaru
6. Pengelolaan Kas, Belanja, dan Pendapatan Daerah
7. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
8. Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
10. Studi Kasus Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan
MASALAH – DAMPAK – SOLUSI
| Masalah | Dampak | Solusi |
|---|---|---|
| Dokumen perencanaan dan anggaran belum sinkron | Program tidak efektif | Integrasi dokumen perencanaan dan penganggaran |
| Anggaran belum berbasis kinerja | Kinerja sulit diukur | Implementasi Performance Based Budgeting |
| Penatausahaan belum tertib | Temuan audit meningkat | Penguatan administrasi keuangan |
| Pelaporan belum akurat | Akuntabilitas menurun | Peningkatan kualitas pelaporan |
| SDM belum memahami regulasi | Kesalahan administrasi | Pelatihan dan peningkatan kapasitas |
DASAR REGULASI
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
BENEFIT UTAMA
- Sertifikat Bimtek Nasional.
- Modul dan materi pelatihan lengkap.
- Template penyusunan RKA, DPA, dan laporan keuangan.
- Update regulasi terbaru.
- Studi kasus dan praktik implementasi.
- Konsultasi dengan narasumber profesional.
- Sharing best practice antar instansi.
- Pendampingan implementasi.
KONSEP BIMTEK
- Integrated Financial Management.
- Performance Based Budgeting.
- Outcome Based Management.
- Government Financial Accountability.
- Good Financial Governance.
- Continuous Improvement.
METODE BIMTEK
- Ceramah interaktif.
- Workshop.
- Studi kasus.
- Diskusi kelompok.
- Simulasi penyusunan dokumen.
- Coaching dan konsultasi.
MANFAAT BAGI INSTANSI
- Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
- Meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
- Memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan opini audit.
PESERTA YANG DIREKOMENDASIKAN
- Kepala OPD.
- Sekretaris OPD.
- Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- Kepala Sub Bagian Keuangan.
- PPK-SKPD.
- Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan.
- Perencana dan Analis Kebijakan.
- Tim Penyusun RKA dan DPA.
- APIP/Inspektorat.
- Pengelola SIPD.
NARASUMBER
- Praktisi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Akademisi Administrasi Publik.
- Auditor BPK/BPKP.
- Praktisi SAKIP dan SIPD.
- Konsultan Keuangan Pemerintah.
PELAKSANAAN KEGIATAN
OFFLINE
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Batam, Makassar, dan kota besar lainnya.
ONLINE
Melalui Zoom Meeting, Google Meet, atau platform virtual lainnya.
JADWAL KEGIATAN
Dilaksanakan setiap bulan:
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.
FAQ
Apakah bimtek ini membahas SIPD?
Ya, termasuk integrasi perencanaan dan penganggaran melalui sistem digital.
Apakah tersedia praktik penyusunan dokumen?
Ya, peserta akan mengikuti workshop dan studi kasus.
Apakah peserta memperoleh sertifikat?
Ya, seluruh peserta memperoleh sertifikat resmi.
KESIMPULAN
Bimtek ini merupakan program strategis untuk memperkuat integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja guna meningkatkan akuntabilitas, efektivitas program, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
