Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Terintegrasi Tahun 2026 merupakan program strategis yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola proses perencanaan dan penganggaran secara terpadu, sistematis, dan berbasis kinerja.

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara RKPD dan KUA-PPAS menjadi elemen penting dalam memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan terbaru tahun 2026, pendekatan teknis penyusunan dokumen, serta praktik terbaik (best practices) dalam perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja. Dengan pendekatan yang aplikatif, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh langsung dalam tugas dan fungsi mereka di perangkat daerah masing-masing.

2. Tujuan Pelatihan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Terintegrasi Terbaru 2026

Pelatihan ini memiliki sejumlah tujuan strategis yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi, mulai dari tahapan perencanaan hingga penganggaran.
2. Menguatkan kemampuan teknis aparatur dalam menyusun RKPD yang selaras dan konsisten dengan KUA-PPAS.
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan berbasis data, indikator kinerja, dan hasil (outcome oriented).
4. Mendorong terwujudnya keselarasan antara program prioritas pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal daerah yang tersedia.
5. Memastikan implementasi regulasi terbaru tahun 2026 dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
6. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
7. Membangun kapasitas aparatur dalam menerapkan prinsip transparansi dan good governance dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan.

Melalui tujuan tersebut, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah yang lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

3. Konsep Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan pendekatan integratif, aplikatif, dan berbasis praktik yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis tetapi juga implementatif.

Konsep utama yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi:

a. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Pelatihan menekankan pentingnya keterpaduan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah dengan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan anggaran. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan rasional.

b. Money Follow Program

Pendekatan money follow program menjadi salah satu prinsip utama dalam pelatihan ini, di mana penganggaran harus mengikuti program prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan capaian kinerja pembangunan daerah.

c. Performance Based Budgeting

Pelatihan ini juga menekankan penerapan anggaran berbasis kinerja, di mana setiap alokasi anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.

d. Analisis Kebijakan Fiskal Daerah

Peserta akan dibekali kemampuan untuk memahami kondisi fiskal daerah, termasuk kapasitas pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sehingga mampu menyusun perencanaan yang realistis dan berkelanjutan.

e. Praktik dan Simulasi Penyusunan Dokumen

Salah satu keunggulan pelatihan ini adalah adanya sesi praktik langsung penyusunan dokumen RKPD dan KUA-PPAS, sehingga peserta dapat memahami alur kerja secara nyata.

Metode pembelajaran yang digunakan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, tanya jawab, serta simulasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

4. Materi Pelatihan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Terintegrasi Terbaru 2026

Materi pelatihan disusun secara sistematis dan komprehensif agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh, antara lain:

1. Kebijakan terbaru sistem perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026
2. Konsep dan mekanisme penyusunan RKPD berbasis kinerja
3. Teknik sinkronisasi RKPD dengan KUA-PPAS
4. Analisis prioritas pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan indikator makro
5. Penganggaran berbasis program, kegiatan, dan indikator kinerja
6. Integrasi sistem data perencanaan dan keuangan daerah
7. Penyusunan dokumen KUA-PPAS yang efektif, efisien, dan terukur
8. Teknik penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan
9. Analisis kemampuan fiskal daerah dalam mendukung prioritas pembangunan
10. Praktik penyusunan dokumen RKPD dan KUA-PPAS secara langsung
11. Studi kasus implementasi perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah
12. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah

Materi ini dirancang untuk memberikan keseimbangan antara teori kebijakan dan praktik teknis di lapangan.

5. Peran Peserta

Dalam pelatihan ini, peserta memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam proses transformasi tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Peran tersebut meliputi:

• Sebagai perencana pembangunan daerah yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun daerah
• Sebagai pengelola anggaran yang memahami prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik
• Sebagai penyusun dokumen RKPD dan KUA-PPAS yang profesional dan berbasis data
• Sebagai penghubung antara kebijakan perencanaan dan implementasi anggaran daerah
• Sebagai agen perubahan (agent of change) dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Dengan peran tersebut, peserta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah masing-masing.

6. Manfaat Pelatihan

Pelatihan ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi peserta maupun instansi pemerintah daerah, di antaranya:

• Meningkatnya kompetensi teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
• Terciptanya keselarasan antara RKPD dan KUA-PPAS
• Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan berbasis kinerja
• Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah
• Meningkatnya pemahaman terhadap regulasi terbaru tahun 2026
• Terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel

7. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini dirancang interaktif dan partisipatif, meliputi:

• Ceramah interaktif
• Diskusi kelompok
• Studi kasus nyata di pemerintah daerah
• Simulasi penyusunan dokumen RKPD dan KUA-PPAS
• Evaluasi dan umpan balik (feedback session)

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung di lingkungan kerja masing-masing.

8. Penutup

Pelatihan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Terintegrasi Tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Dengan pemahaman yang kuat terhadap konsep integrasi perencanaan dan penganggaran, serta keterampilan teknis yang memadai, diharapkan setiap peserta mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (result oriented governance).

Pada akhirnya, pelatihan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan kompetensi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi menuju pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berdaya saing.

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan

1. Pengajuan Peserta
   Peserta pelatihan diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja melalui surat tugas atau surat rekomendasi pimpinan.
2. Pengisian Formulir Pendaftaran
   Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara lengkap dan benar, baik secara daring (online) maupun luring (offline), sesuai ketentuan panitia.
3. Kelengkapan Administrasi
   Peserta melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, surat tugas, dan data jabatan yang relevan dengan materi pelatihan.
4. Konfirmasi Kepesertaan
   Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan konfirmasi kepesertaan kepada peserta atau instansi pengirim.
5. Pembayaran Biaya Pelatihan (jika ada)
   Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi kepada panitia sebelum pelatihan dilaksanakan.
6. Registrasi Ulang
   Peserta melakukan registrasi ulang pada hari pertama pelatihan untuk menerima perlengkapan dan informasi kegiatan.

Fasilitas Bimtek Pelatihan

1. Modul dan Bahan Pelatihan
   Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy.
2. Sertifikat Pelatihan
   Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai.
3. Narasumber/Instruktur Kompeten
   Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
   Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis.
5. Konsumsi Peserta
   Coffee break dan makan siang selama pelatihan.
6. Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
   Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.

Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional

• Bapak Ikhsan  :  0813 9554 312