BIMTEK NASIONAL PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026–2027

Meningkatkan Kapasitas APIP dan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2026

Deskripsi

Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah Tahun 2026–2027 diselenggarakan sebagai media peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memahami tata cara reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah sesuai ketentuan terbaru.

Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 memberikan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan reviu terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah guna memastikan keterpaduan, konsistensi, sinkronisasi, kualitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Reviu yang berkualitas menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Melalui Bimtek Nasional ini peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai ruang lingkup reviu, metodologi pelaksanaan reviu, teknik identifikasi risiko, penyusunan kertas kerja reviu, penyampaian rekomendasi perbaikan, sinkronisasi dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, hingga dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah. Materi disampaikan melalui paparan regulasi, workshop, simulasi, studi kasus, praktik penyusunan dokumen, dan diskusi interaktif bersama narasumber yang kompeten.

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu melaksanakan reviu secara profesional, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan daerah, meminimalkan potensi temuan pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

TUJUAN BIMTEK NASIONAL PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026–2027

• Memahami substansi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
• Meningkatkan kompetensi APIP dalam pelaksanaan reviu.
• Memahami teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah.
• Memahami reviu dokumen keuangan daerah.
• Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
• Mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
• Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
• Mendukung Reformasi Birokrasi.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

MATERI BIMTEK NASIONAL PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG REVIU DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026–2027

1. Kebijakan Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
2. Ruang Lingkup Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Reviu Dokumen Keuangan Daerah.
4. Teknik Reviu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
5. Reviu KUA, PPAS, RKA-SKPD, APBD dan Perubahan APBD.
6. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR).
7. Teknik Identifikasi Risiko dan Pengendalian Intern.
8. Penyusunan Laporan Hasil Reviu dan Rekomendasi.
9. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
10. Studi Kasus Implementasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.

Permasalahan

• Belum memahami regulasi terbaru.
• Pelaksanaan reviu belum seragam.
• Sinkronisasi dokumen belum optimal.
• Kualitas dokumen masih rendah.
• Kurangnya kompetensi APIP.
• Potensi temuan pemeriksaan masih tinggi.

Dampak

• Ketidaksesuaian dokumen perencanaan.
• Kesalahan penganggaran.
• Temuan pemeriksaan meningkat.
• Akuntabilitas pemerintah daerah menurun.
• Keterlambatan penyusunan APBD.
• Target pembangunan daerah tidak optimal.

Solusi

Melalui Bimtek Nasional ini peserta memperoleh pemahaman mengenai teknik reviu, penyusunan kertas kerja, identifikasi risiko, penyusunan rekomendasi, serta praktik terbaik pelaksanaan reviu sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 sehingga mampu meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan keuangan daerah.

Landasan Regulasi

• Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan pelaksana lainnya.

Benefit Utama

• Sertifikat Bimtek Nasional.
• Modul pelatihan terbaru.
• Softcopy materi.
• Studi kasus implementasi.
• Praktik penyusunan dokumen.
• Template Kertas Kerja Reviu.
• Konsultasi narasumber.
• Update regulasi terbaru.
• Networking nasional.
• Door Prize (Offline).

Konsep Pelatihan

• Learning by Doing.
• Workshop.
• Case Study.
• Simulasi.
• Focus Group Discussion.
• Best Practice Sharing.
• Problem Solving.
• Coaching.
• Evaluasi.
• Action Plan.

Metode Training

• Offline (Hotel Berbintang).
• Online (Zoom Meeting).
• Hybrid Learning.
• In House Training.
• Presentasi.
• Workshop.
• Diskusi Interaktif.
• Simulasi.
• Studi Kasus.
• Tanya Jawab.

Manfaat

• Memahami Permendagri Nomor 3 Tahun 2026.
• Meningkatkan kompetensi APIP.
• Meningkatkan kualitas reviu.
• Mengurangi risiko temuan pemeriksaan.
• Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
• Mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Peserta

• Inspektorat Provinsi.
• Inspektorat Kabupaten/Kota.
• APIP.
• Bappeda.
• BPKAD.
• TAPD.
• Sekretariat Daerah.
• Seluruh OPD.
• Pejabat Perencana.
• PPKD.
• Auditor Pemerintah.
• Pemerintah Provinsi.
• Pemerintah Kabupaten/Kota.

Narasumber

Materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dari:

• Kementerian Dalam Negeri.
• Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
• Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
• Akademisi.
• Praktisi Pengawasan Internal Pemerintah.

Pelaksanaan

Pelatihan dapat diselenggarakan melalui:

• Offline (Hotel Berbintang di berbagai kota Indonesia).
• Online (Zoom Meeting).
• Hybrid Learning.
• In House Training sesuai kebutuhan instansi.

FAQ

Apakah peserta memperoleh sertifikat?
Ya. Seluruh peserta memperoleh Sertifikat Bimtek Nasional.

Apakah tersedia praktik penyusunan Kertas Kerja Reviu?
Ya. Peserta akan mengikuti praktik penyusunan KKR beserta studi kasus.

Apakah tersedia kelas online?
Ya. Tersedia Offline, Online, Hybrid, dan In House Training.

Apakah materi mengikuti regulasi terbaru?
Ya. Materi selalu diperbarui sesuai perkembangan kebijakan pemerintah.

Apakah peserta memperoleh modul?
Ya. Peserta memperoleh modul lengkap dan softcopy materi.

Jadwal Pelaksanaan

Program diselenggarakan setiap bulan sepanjang Tahun 2026–2027.

• Januari
• Februari
• Maret
• April
• Mei
• Juni
• Juli
• Agustus
• September
• Oktober
• November
• Desember

Kesimpulan

Bimtek Nasional Permendagri Nomor 3 Tahun 2026 merupakan program strategis bagi APIP dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen keuangan daerah. Melalui pelatihan ini peserta memperoleh kompetensi praktis untuk melaksanakan reviu secara profesional, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

INFO PENDAFTARAN

Segera Daftarkan Instansi Anda Karena Kuota Peserta Terbatas!

📱 WA / Hotline: 0813-9554-312

🌐 Website: www.bimtekexpert.com