Bimtek Peningkatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026

• Kepada YTH
• Pemerintahan Daerah Se-indonesia

Dengan Hormat

Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Akses Keuangan Daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026–2030 merupakan kegiatan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendukung implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) secara berkelanjutan. Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan kemampuan teknis TPAKD dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi program-program peningkatan akses keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.

Periode 2026–2030 menjadi fase penting dalam penguatan peran TPAKD sebagai forum koordinasi strategis antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut perluasan akses keuangan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kepemilikan produk keuangan, tetapi juga pada kualitas pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat, khususnya UMKM, petani, nelayan, perempuan, pelajar, dan kelompok rentan.

Melalui Bimtek ini, peserta akan dibekali dengan pemahaman kebijakan nasional dan daerah terkait akses keuangan, penguatan kelembagaan TPAKD, penyusunan rencana aksi daerah (RAD) TPAKD 2026–2030, serta praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pelaksanaan program inklusi keuangan. Kegiatan ini juga menjadi sarana sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tujuan Peningkatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026

Meningkatkan kapasitas dan peran strategis TPAKD dalam memperluas akses keuangan daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan nasional periode 2026

2. Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan nasional dan daerah terkait literasi dan inklusi keuangan.

2. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3. Meningkatkan kemampuan teknis peserta dalam menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPAKD Tahun 2026–2030 yang terukur dan berorientasi hasil.

4. Mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan pembiayaan sektor produktif melalui akses keuangan formal.

5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

6. Mengidentifikasi tantangan serta peluang pengembangan akses keuangan daerah berbasis potensi lokal dan digitalisasi layanan keuangan.

 Materi Peningkatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026

C. Materi Bimbingan Teknis

Materi Bimtek Peningkatan Akses Keuangan Daerah melalui TPAKD Tahun 2026–2030 meliputi:

1. Kebijakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026–2030

   • Arah dan target SNLIK 2026–2030

   • Peran strategis TPAKD dalam mendukung kebijakan nasional

2. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola TPAKD

   • Struktur organisasi, tugas, dan fungsi TPAKD

   • Mekanisme koordinasi dan pelaporan TPAKD

3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPAKD 2026

   • Tahapan penyusunan RAD

   • Penetapan indikator kinerja dan target capaian

   • Integrasi RAD TPAKD dengan dokumen perencanaan daerah

4. Pengembangan Akses Keuangan untuk UMKM dan Sektor Produktif

   • Pembiayaan UMKM, KUR, dan pembiayaan alternatif

   • Pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha

5. Inklusi Keuangan bagi Kelompok Prioritas

   • Strategi akses keuangan bagi petani, nelayan, perempuan, pelajar, dan kelompok rentan

   • Program keuangan inklusif berbasis daerah

6. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Keuangan Daerah

   • Pemanfaatan teknologi digital dalam perluasan akses keuangan

   • Keuangan digital dan perlindungan konsumen

7. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program TPAKD

   • Sistem monitoring dan evaluasi kinerja

   • Penyusunan laporan capaian dan pembelajaran program