Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara SKPD/OPD Tingkat Nasional Tahun 2026

• Kepada Yth.
• Pemerintahan Daerah
  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Provinsi
  Se-indonesia
  Tempat

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Keuangan daerah tidak hanya mencerminkan kemampuan fiskal suatu daerah, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran bendahara SKPD/OPD menjadi sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Bendahara memiliki tanggung jawab langsung dalam pengelolaan kas, penerimaan dan pengeluaran, pencatatan transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh bendahara dapat berdampak serius, baik secara administratif maupun hukum.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, bendahara dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya. Perubahan kebijakan, penerapan sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi para bendahara.

Selain itu, hasil pemeriksaan lembaga pengawas seperti BPK masih menunjukkan adanya temuan terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, serta lemahnya pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM, khususnya bendahara, masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara SKPD/OPD Tingkat Nasional Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta profesionalisme bendahara dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

2. Tujuan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara SKPD/OPD Tingkat Nasional Tahun 2026

Penyelenggaraan Bimtek ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman bendahara terhadap regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan kompetensi teknis dalam penatausahaan keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Mendorong penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem digital, seperti SIPD dan aplikasi keuangan lainnya.
5. Meminimalisir kesalahan administrasi dan temuan audit, khususnya dari BPK dan inspektorat.
6. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sehingga sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
7. Membentuk bendahara yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

3. Materi Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara SKPD/OPD Tingkat Nasional Tahun 2026

Materi yang akan disampaikan dalam Bimtek ini meliputi:

a. Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembahasan mengenai peraturan terbaru yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, termasuk peran dan tanggung jawab bendahara.

b. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Penjelasan tentang tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Tugas dan Fungsi Bendahara

Uraian mendalam mengenai tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, termasuk tanggung jawab administratif dan hukum.

d. Penatausahaan Keuangan

Materi teknis mengenai pencatatan transaksi, pengelolaan buku kas umum, buku pembantu, serta rekonsiliasi keuangan.

e. Pengelolaan Kas dan Rekening

Pembahasan mengenai tata cara pengelolaan kas, penggunaan rekening resmi, serta pengamanan dana pemerintah.

f. Penyusunan Laporan Keuangan

Teknik penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

g. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan (SIPD)

Pelatihan penggunaan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi.

h. Pengendalian Internal dan Audit

Pemahaman mengenai sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) serta kesiapan menghadapi audit.

i. Studi Kasus dan Simulasi

Latihan praktik berdasarkan kasus nyata untuk meningkatkan pemahaman peserta.

4. Peran Peserta dan Pemangku Kepentingan

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak:

a. Bendahara SKPD/OPD

Sebagai pelaksana teknis, bendahara bertanggung jawab dalam pengelolaan kas, pencatatan, dan pelaporan keuangan.

b. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Berperan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan anggaran dan pengawasan pelaksanaan kegiatan.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

Bertugas dalam verifikasi administrasi keuangan dan memastikan kelengkapan dokumen.

d. Pemerintah Daerah

Memberikan kebijakan, dukungan anggaran, serta pembinaan terhadap pengelolaan keuangan.

e. Inspektorat

Melakukan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

f. BPK dan BPKP

Sebagai lembaga pemeriksa eksternal dan internal yang menilai akuntabilitas keuangan daerah.

g. Pengelola Sistem (Admin SIPD)

Mendukung operasional sistem keuangan berbasis digital.

5. Penutup

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara SKPD/OPD Tingkat Nasional Tahun 2026 merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan meningkatnya kompetensi bendahara, diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun sikap profesional dan integritas bendahara dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, bendahara tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga keuangan negara/daerah.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada sinergi antara seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas sehari-hari, sehingga mampu meminimalisir kesalahan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mendukung tercapainya opini WTP dari BPK.

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan

1. Pengajuan Peserta
   Peserta pelatihan diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja melalui surat tugas atau surat rekomendasi pimpinan.
2. Pengisian Formulir Pendaftaran
   Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara lengkap dan benar, baik secara daring (online) maupun luring (offline), sesuai ketentuan panitia.
3. Kelengkapan Administrasi
   Peserta melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, surat tugas, dan data jabatan yang relevan dengan materi pelatihan.
4. Konfirmasi Kepesertaan
   Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan konfirmasi kepesertaan kepada peserta atau instansi pengirim.
5. Pembayaran Biaya Pelatihan (jika ada)
   Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi kepada panitia sebelum pelatihan dilaksanakan.
6. Registrasi Ulang
   Peserta melakukan registrasi ulang pada hari pertama pelatihan untuk menerima perlengkapan dan informasi kegiatan.

Fasilitas Bimtek Pelatihan

1. Modul dan Bahan Pelatihan
   Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy.
2. Sertifikat Pelatihan
   Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai.
3. Narasumber/Instruktur Kompeten
   Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
   Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis.
5. Konsumsi Peserta
   Coffee break dan makan siang selama pelatihan.
6. Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
   Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.

Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional

• Bapak Ikhsan  :  0813 9554 312