Bimtek
Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026: Regulasi, TKDN, dan Implementasi Proyek
Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026: Regulasi, TKDN, dan Implementasi Proyek
DESKRIPSI BIMTEK
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengadaan jasa konstruksi memegang peranan penting dalam memastikan proyek berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Proses ini mencakup perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan.
Bimtek ini juga menekankan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung industri nasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta memperkuat kemandirian sektor konstruksi Indonesia.
Selain itu, peserta akan dibekali pemahaman mengenai implementasi proyek konstruksi di lapangan agar sesuai dengan regulasi terbaru, termasuk sistem pengadaan berbasis elektronik dan pengendalian risiko proyek.
Tujuan Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026: Regulasi, TKDN, dan Implementasi Proyek
Bimtek ini memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengadaan jasa konstruksi, yaitu:
- Meningkatkan pemahaman regulasi terbaru pengadaan jasa konstruksi PUPR.
- Membekali peserta dengan kemampuan teknis dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Meningkatkan pemahaman penerapan TKDN dalam proyek konstruksi.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.
- Meminimalisir risiko kegagalan proyek konstruksi pemerintah.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek.
- Mendukung implementasi sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement).
Materi Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026: Regulasi, TKDN, dan Implementasi Proyek
Materi Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026 disusun secara komprehensif dan aplikatif, meliputi:
1. Pengantar Pengadaan Jasa Konstruksi
- Konsep dasar pengadaan jasa konstruksi
- Peran pengadaan dalam pembangunan infrastruktur
- Prinsip dasar pengadaan pemerintah
2. Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- Regulasi teknis Kementerian PUPR
- Standar pelaksanaan proyek konstruksi
3. Tahapan Pengadaan Konstruksi
- Perencanaan pengadaan
- Pemilihan penyedia jasa konstruksi
- Pelaksanaan kontrak
- Serah terima pekerjaan (PHO/FHO)
4. Implementasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)
- Konsep dan tujuan TKDN
- Perhitungan dan penerapan TKDN
- Dukungan terhadap industri nasional
- Studi kasus implementasi TKDN
5. Sistem Pengadaan Elektronik (e-Procurement)
- Penggunaan LPSE dalam pengadaan
- E-tendering dan e-purchasing
- Transparansi sistem digital pengadaan
6. Manajemen Kontrak Konstruksi
- Jenis-jenis kontrak konstruksi
- Administrasi kontrak
- Pengendalian perubahan pekerjaan (addendum)
7. Pengendalian Proyek Konstruksi
- Manajemen waktu, biaya, dan mutu
- Identifikasi risiko proyek
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek
8. Permasalahan dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
- Kendala teknis dan administrasi
- Penyimpangan dalam pengadaan
- Strategi mitigasi risiko
9. Studi Kasus Proyek Konstruksi
- Analisis proyek infrastruktur pemerintah
- Evaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek
- Best practice pelaksanaan pengadaan
PESERTA YANG DIREKOMENDASIKAN
Bimtek ini direkomendasikan untuk:
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Pokja Pemilihan / Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi PUPR
- Dinas PUPR provinsi/kabupaten/kota
- Konsultan perencana dan pengawas proyek
- Kontraktor dan penyedia jasa konstruksi
- Pengelola proyek infrastruktur pemerintah
- Inspektorat dan auditor internal pemerintah
- Tenaga teknis bidang konstruksi
PERAN PESERTA SETELAH BIMTEK
Setelah mengikuti Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026, peserta diharapkan mampu:
- Memahami dan menerapkan regulasi pengadaan jasa konstruksi secara benar
- Mengelola proses pengadaan proyek secara transparan dan akuntabel
- Menerapkan TKDN dalam setiap proyek konstruksi pemerintah
- Mengendalikan pelaksanaan proyek sesuai kontrak
- Mengurangi risiko keterlambatan dan kegagalan proyek
- Meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah
MANFAAT BIMTEK
Bimtek ini memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain:
1. Peningkatan Kompetensi SDM
Peserta memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang pengadaan konstruksi.
2. Transparansi Pengadaan
Proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan sesuai aturan.
3. Efisiensi Pelaksanaan Proyek
Proyek berjalan lebih tepat waktu, biaya, dan mutu.
4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Mendukung implementasi TKDN secara optimal.
5. Pengurangan Risiko Proyek
Meminimalisir potensi kegagalan dan penyimpangan proyek.
6. Kepatuhan Regulasi
Mendukung kepatuhan terhadap aturan pengadaan pemerintah.
7. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Hasil pembangunan menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan.
FUNGSI BIMTEK
Secara umum, Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026 memiliki fungsi sebagai:
- Panduan teknis pengadaan jasa konstruksi pemerintah
- Peningkatan kompetensi aparatur dan pelaksana proyek
- Alat pengendalian mutu dan risiko proyek konstruksi
- Instrumen penerapan TKDN dalam pengadaan
- Penguatan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel
PENUTUP
Bimtek Pengadaan Jasa Konstruksi PUPR 2026: Regulasi, TKDN, dan Implementasi Proyek merupakan program penting dalam mendukung tata kelola pembangunan infrastruktur yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan kompleksitas proyek konstruksi yang semakin tinggi, diperlukan sumber daya manusia yang memahami regulasi, mampu mengelola proses pengadaan dengan benar, serta dapat mengimplementasikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam serta keterampilan praktis dalam pengadaan jasa konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
Pada akhirnya, Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur pemerintah serta mendukung pembangunan nasional yang lebih efektif dan berdaya saing.
Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan
- Pengajuan Peserta
Peserta pelatihan diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja melalui surat tugas atau surat rekomendasi pimpinan. - Pengisian Formulir Pendaftaran
Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara lengkap dan benar, baik secara daring (online) maupun luring (offline), sesuai ketentuan panitia. - Kelengkapan Administrasi
Peserta melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, surat tugas, dan data jabatan yang relevan dengan materi pelatihan. - Konfirmasi Kepesertaan
Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan konfirmasi kepesertaan kepada peserta atau instansi pengirim. - Pembayaran Biaya Pelatihan (jika ada)
Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi kepada panitia sebelum pelatihan dilaksanakan. - Registrasi Ulang
Peserta melakukan registrasi ulang pada hari pertama pelatihan untuk menerima perlengkapan dan informasi kegiatan.
Fasilitas Bimtek Pelatihan
- Modul dan Bahan Pelatihan
Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy. - Sertifikat Pelatihan
Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai. - Narasumber/Instruktur Kompeten
Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah. - Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis. - Konsumsi Peserta
Coffee break dan makan siang selama pelatihan. - Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.
Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional
- Bapak Ikhsan : 0813 9554 312
