Bimtek Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaru 2026

• Kepada YTH
• Pemerintahan Daerah Se-indonesia

Dengan Hormat

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pendapatan, Belanja, dan Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap proses administratif, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Fokus utama Bimtek ini adalah menjembatani pemahaman terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan terbaru (termasuk UU, PP, Permendagri, dan Standar Akuntansi Pemerintahan) yang berlaku di Indonesia pada tahun 2026.

Bimtek dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah berjalan akurat, efisien, akuntabel, dan transparan sehingga mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas serta mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini bersifat interaktif, berbasis studi kasus dan praktik langsung menggunakan sistem aplikasi keuangan daerah (misalnya SIPD, SIMDA, atau aplikasi lain yang ditetapkan pemerintah daerah).

Peserta merupakan aparatur dari unit kerja pengelola keuangan daerah, termasuk bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, petugas akutansi, kepala sub-bagian finansial, dan pejabat struktural/ fungsional yang terkait.

Durasi Bimtek umumnya disesuaikan dengan kebutuhan (2–5 hari), mencakup pendekatan teori, studi kasus, simulasi aplikasi serta sesi tanya jawab dengan instruktur yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

Tujuan Bimtek Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaru 2026

Secara umum, tujuan utama Bimtek ini adalah meningkatkan kapasitas kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek penatausahaan pendapatan, belanja, dan akuntansi. Secara spesifik:

1. Meningkatkan Pemahaman Regulasi

   • Memberikan pemahaman mendalam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah, termasuk:

     • UU Keuangan Negara

     • UU Pemerintahan Daerah

     • PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

     • Permendagri dan Permendagri terbaru tentang Tata Cara Penyusunan, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Daerah

   • Menjelaskan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (SAP Baku dan SAP Berbasis Akrual).

2. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Pendapatan Daerah

   • Menyusun dan mencatat pendapatan daerah secara benar, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

   • Membedakan jenis-jenis pendapatan daerah (PAD, Dana Perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah).

   • Mengoptimalkan mekanisme pencatatan dan penyetoran penerimaan ke kas daerah sesuai regulasi.

3. Meningkatkan Kualitas Penatausahaan Belanja Daerah

   • Menjamin akurasi perencanaan, penganggaran, dan realisasi belanja.

   • Memastikan bahwa seluruh proses belanja berjalan sesuai dengan ketentuan pengadaan, pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung.

   • Menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam belanja daerah.

4. Meningkatkan Kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

   • Mengelola pembukuan akuntansi pemerintahan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

   • Menyusun laporan keuangan (LKPD) yang komprehensif, transparan, dan informatif.

   • Menghasilkan standar mutu pelaporan yang mengikuti best practices serta memudahkan proses audit eksternal.

5. Memperkuat Pengendalian Internal

   • Mengidentifikasi risiko dan pengendalian dalam proses keuangan agar terhindar dari kesalahan material.

   • Mengoptimalkan fungsi pengawasan, dokumentasi, dan audit intern.

   • Menanamkan pemahaman etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan.

6. Meningkatkan Kapasitas Penggunaan Aplikasi Keuangan Daerah

   • Memberikan kemampuan operasional penggunaan sistem aplikasi keuangan daerah (mis. SIPD/SIMDA).

   • Memperkuat keterampilan peserta dalam pencatatan transaksi, validasi data, dan pelaporan otomatis.

Materi  Bimtek Penatausahaan Pendapatan, Belanja dan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaru 2026

A. Dasar Hukum & Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. UU dan Peraturan Terkini

   • UU Nomor 1/2024 tentang Keuangan Negara

   • UU Nomor 15/2024 tentang Pemerintahan Daerah

   • PP Pengelolaan Keuangan Daerah terbaru

   • Permendagri tentang Tata Cara Penyusunan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

2. SAP Pemerintahan

   • SAP Berbasis Akrual/Modified Cash

   • Karakteristik akuntansi pemerintahan vs. akuntansi komersial

B. Penatausahaan Pendapatan Daerah

1. Jenis-jenis Pendapatan Daerah

   • PAD (Pajak Daerah & Retribusi Daerah)

   • Dana Perimbangan

   • Lain-lain pendapatan yang sah

2. Prosedur Penerimaan

   • Validasi, verifikasi, dan pencatatan

   • Penggunaan bukti penerimaan

3. Teknik Pembukuan

   • Pencatatan di buku kas umum

   • Integrasi dengan SIPD/SIMDA

4. Kontrol Internal

   • SOP penerimaan

   • pencegahan kesalahan/penyelewengan

C. Penatausahaan Belanja Daerah

1. Perencanaan dan Penganggaran

   • Siklus APBD

   • Kesesuaian dokumen RKA dengan DPA

2. Proses Belanja

   • Belanja langsung vs tidak langsung

   • Ketentuan belanja modal dan belanja operasional

3. Dokumentasi dan Persyaratan

   • SPJ, bukti pembayaran, kontrak, SPP, verifikasi

4. Pencatatan Akuntansi

   • Pengakuan dan pengukuran transaksi belanja

   • Serapan anggaran

D. Akuntansi Pemerintahan Daerah

1. Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual

   • Pengakuan pendapatan dan belanja

   • Penyusunan neraca dan laporan operasional

2. Komponen Laporan Keuangan

   • LRA, Neraca, CaLK, dan Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Pengungkapan & Konsolidasi

   • Pengungkapan informasi material

   • Konsolidasi entitas daerah

E. Aplikasi Sistem Keuangan Daerah

1. Familiarisasi aplikasi (SIPD/SIMDA/ lainnya)

2. Input transaksi

3. Validasi dan laporan otomatis

4. Troubleshooting umum & best practices

F. Audit, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

1. Persiapan menghadapi audit internal & eksternal

2. Temuan audit dan perbaikan

3. Monitoring kinerja keuangan

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan

1. Pengajuan Peserta
   Peserta pelatihan diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja melalui surat tugas atau surat rekomendasi pimpinan.
2. Pengisian Formulir Pendaftaran
   Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara lengkap dan benar, baik secara daring (online) maupun luring (offline), sesuai ketentuan panitia.
3. Kelengkapan Administrasi
   Peserta melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, surat tugas, dan data jabatan yang relevan dengan materi pelatihan.
4. Konfirmasi Kepesertaan
   Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan konfirmasi kepesertaan kepada peserta atau instansi pengirim.
5. Pembayaran Biaya Pelatihan (jika ada)
   Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi kepada panitia sebelum pelatihan dilaksanakan.
6. Registrasi Ulang
   Peserta melakukan registrasi ulang pada hari pertama pelatihan untuk menerima perlengkapan dan informasi kegiatan.

Fasilitas Bimtek Pelatihan

1. Modul dan Bahan Pelatihan
   Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy.
2. Sertifikat Pelatihan
   Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai.
3. Narasumber/Instruktur Kompeten
   Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
   Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis.
5. Konsumsi Peserta
   Coffee break dan makan siang selama pelatihan.
6. Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
   Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.

Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional

Bapak Ikhsan  :  0813 9554 -312