BIMTEK PEMUTAKHIRAN PENGANGGARAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN 2026

1. Deskripsi Bimtek

Bimtek Pemutakhiran Penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2026 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam menyesuaikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan terbaru.

DAU yang ditentukan penggunaannya merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung bidang dan kegiatan tertentu sesuai kebijakan pemerintah pusat. Pengelolaannya memerlukan ketelitian dalam menyusun rencana kegiatan, menentukan subkegiatan, menyesuaikan dokumen anggaran, memenuhi persyaratan penyaluran, serta menyiapkan laporan realisasi dan pertanggungjawaban.

Pada tahun 2026, pemerintah menerbitkan sejumlah ketentuan yang relevan, termasuk PMK Nomor 2 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas PMK Nomor 110 Tahun 2023 mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis DAU yang ditentukan penggunaannya. Perubahan tersebut berlaku untuk penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan yang didanai DAU tertentu pada tahun anggaran 2026.

Melalui bimtek ini, peserta akan mempelajari pemutakhiran ketentuan teknis, pemetaan kegiatan dan subkegiatan, penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pemeriksaan kesesuaian penggunaan dana pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Pembahasan juga mencakup penguatan dokumentasi, rekonsiliasi data, pemantauan realisasi, serta identifikasi risiko ketidakpatuhan.

Pelatihan dilaksanakan melalui pemaparan materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi penyusunan checklist penganggaran. Peserta diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian dokumen, memeriksa keselarasan kegiatan dengan petunjuk teknis, dan menyusun langkah tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Bimtek ini direkomendasikan bagi aparatur BPKAD, Bappeda, perangkat daerah bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum, serta pejabat perencana dan pengelola keuangan yang menangani DAU. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan penganggaran, kualitas pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan transfer ke daerah.

2. TUJUAN BIMTEK PEMUTAKHIRAN PENGANGGARAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN 2026

1. Memahami pemutakhiran regulasi dan petunjuk teknis DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2026.

2. Meningkatkan kemampuan menyesuaikan kegiatan dan subkegiatan dengan ketentuan yang berlaku.

3. Memperkuat konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

4. Meningkatkan ketepatan pemenuhan persyaratan penyaluran serta dokumentasi realisasi.

5. Memperkuat akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya.

3. MATERI BIMTEK PEMUTAKHIRAN PENGANGGARAN DAU      YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA TAHUN 2026

1. Kebijakan dan Regulasi DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2026.

2. Pemutakhiran PMK Nomor 2 Tahun 2026 dan Petunjuk Teknis Penggunaan DAU.

3. Pemetaan Kegiatan dan Subkegiatan pada Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

4. Penyesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Penganggaran DAU.

6. Verifikasi Kesesuaian Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja.

7. Pengelolaan Persyaratan Penyaluran dan Dokumentasi Pendukung.

8. Pemantauan Realisasi Anggaran, Rekonsiliasi Data, dan Evaluasi Pelaksanaan.

9. Penyusunan Laporan Realisasi, Pertanggungjawaban, dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.

10. Studi Kasus dan Simulasi Checklist Kepatuhan Penganggaran DAU Tahun 2026.

PMK Nomor 2 Tahun 2026 memperbarui lampiran petunjuk teknis kegiatan dan subkegiatan yang didanai DAU yang ditentukan penggunaannya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Karena itu, rincian kegiatan perlu diperiksa berdasarkan lampiran resmi dan kebutuhan masing-masing daerah.

4. Dampak, Solusi, dan Manfaat

Dampak apabila pemutakhiran penganggaran belum optimal:

• Kegiatan yang dianggarkan berpotensi tidak sesuai dengan petunjuk teknis terbaru.

• Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat memuat perbedaan data.

• Persyaratan administrasi dan dokumentasi penyaluran berisiko tidak lengkap.

• Pemantauan realisasi dan penyusunan laporan membutuhkan waktu lebih lama.

• Tindak lanjut atas hasil evaluasi belum terdokumentasi secara sistematis.

Solusi melalui bimtek:

• Menelaah regulasi dan lampiran teknis yang berlaku untuk tahun anggaran 2026.

• Memetakan kegiatan dan subkegiatan sesuai bidang penggunaan DAU.

• Menyusun checklist verifikasi dokumen dan persyaratan.

• Memperkuat koordinasi antara BPKAD, Bappeda, dan perangkat daerah teknis.

• Menyiapkan mekanisme pemantauan, rekonsiliasi, dan tindak lanjut.

Manfaat yang diharapkan:

• Meningkatkan ketepatan penyusunan anggaran DAU.

• Memperkuat konsistensi data perencanaan dan pelaksanaan.

• Mempermudah verifikasi dokumen dan pemantauan realisasi.

• Meningkatkan kualitas laporan dan pertanggungjawaban.

• Mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Simulasi Praktik

Peserta akan berlatih menggunakan contoh kasus penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya.

1. Mengidentifikasi ketentuan dan lampiran teknis yang relevan.

2. Memetakan kegiatan dan subkegiatan sesuai bidang penggunaan DAU.

3. Memeriksa kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.

4. Mengisi checklist kelengkapan dokumen pendukung.

5. Membandingkan rencana anggaran dengan data realisasi.

6. Menyusun daftar ketidaksesuaian dan rencana tindak lanjut perbaikan.

Catatan: Simulasi disesuaikan dengan jenis DAU, bidang urusan, dokumen yang tersedia, serta prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi pemerintah daerah.

6. Peserta yang Direkomendasikan

• Pejabat dan staf BPKAD.

• Aparatur Bappeda atau perangkat daerah yang menangani perencanaan.

• Dinas Pendidikan dan perangkat daerah terkait.

• Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

• Dinas Pekerjaan Umum dan perangkat daerah teknis terkait.

• Pejabat perencana dan pengelola anggaran.

• Pejabat Penatausahaan Keuangan serta staf pelaporan.

• Inspektorat dan aparatur yang menangani monitoring serta evaluasi.

7. Jadwal Bimtek Tahun 2026

Pelaksanaan bimtek dapat dikoordinasikan berdasarkan kebutuhan instansi, ketersediaan kelas, dan kesesuaian materi dengan perkembangan regulasi tahun 2026.

Metode pelaksanaan: online atau offline, sesuai kebutuhan instansi dan konfirmasi panitia.

Jadwal di atas merupakan gambaran periode pelaksanaan, bukan konfirmasi kelas atau tanggal kegiatan yang telah dipesan. Untuk jadwal yang masih tersedia, silakan menghubungi panitia.

8. Sertifikat dan Narasumber

Sertifikat: peserta dapat memperoleh sertifikat sesuai ketentuan penyelenggara dan persyaratan keikutsertaan.

Narasumber: praktisi atau tenaga ahli di bidang pengelolaan keuangan daerah, kebijakan transfer ke daerah, perencanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

Metode pembelajaran: pemaparan materi, diskusi interaktif, telaah regulasi, studi kasus, dan simulasi penganggaran.

9. FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Apa yang dimaksud dengan DAU yang ditentukan penggunaannya?

DAU yang ditentukan penggunaannya adalah bagian DAU yang dialokasikan untuk mendukung bidang atau kegiatan tertentu sesuai kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat.

2. Apa regulasi penting yang dibahas dalam bimtek ini?

Salah satunya adalah PMK Nomor 2 Tahun 2026 yang memperbarui petunjuk teknis DAU yang ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran 2026. Ketentuan pengelolaan DBH dan DAU juga perlu ditelaah berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2026.

3. Bidang apa saja yang dibahas?

Pembahasan teknis mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, dengan memperhatikan jenis kegiatan serta subkegiatan yang diperbolehkan berdasarkan petunjuk teknis.

4. Apakah pelatihan mencakup praktik penganggaran?

Ya. Peserta dapat mengikuti simulasi pemetaan kegiatan, pemeriksaan dokumen anggaran, penyusunan checklist, dan evaluasi kesesuaian rencana dengan realisasi.

5. Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?

BPKAD, Bappeda, dinas teknis terkait, pejabat perencana, pengelola keuangan, dan aparatur yang menangani DAU yang ditentukan penggunaannya.

6. Bagaimana cara memperoleh informasi jadwal dan biaya?

Hubungi Panitia Trans Edukasi Nasional melalui WhatsApp 08139554312 untuk memperoleh informasi jadwal, lokasi, biaya, dan pendaftaran.

10. Kesimpulan

Bimtek Pemutakhiran Penganggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2026 membantu aparatur pemerintah daerah memahami perubahan ketentuan teknis, menyelaraskan dokumen penganggaran, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan dana.

Melalui pembahasan regulasi, praktik penyusunan checklist, dan simulasi pemeriksaan dokumen, peserta diharapkan mampu mengurangi risiko ketidaksesuaian administrasi serta memperkuat akuntabilitas penggunaan DAU sesuai ketentuan yang berlaku.

Segera Daftarkan Instansi Anda untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan DAU yang ditentukan penggunaannya.

11. Informasi Pendaftaran

Panitia Trans Edukasi Nasional

• Kontak Panitia: Ikhsan

• WhatsApp: 08139554312

• Website Resmi: www.bimtekexpert.com

• Pendaftaran dan Konsultasi: Hubungi Panitia via WhatsApp