Bimtek
Bimtek APBD Berbasis Kinerja untuk Mendukung Pembangunan Prioritas Daerah Terbaru Tahun 2026
Bimtek APBD Berbasis Kinerja untuk Mendukung Pembangunan Prioritas Daerah Terbaru Tahun 2026
- Kepada YTH
- Pemerintahan Daerah Se-indonesia
Dengan Hormat
APBD berbasis kinerja merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung program prioritas dan menghasilkan output serta outcome yang jelas.
Penguatan penganggaran berbasis kinerja dilakukan sesuai kebijakan dan regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi APBD berbasis kinerja guna mendukung pembangunan prioritas daerah Tahun 2026.
Tujuan Bimtek APBD Berbasis Kinerja untuk Mendukung Pembangunan Prioritas Daerah Terbaru Tahun 2026
Bimtek APBD Berbasis Kinerja Tahun 2026 bertujuan untuk:
-
Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan implementasi APBD berbasis kinerja.
-
Mendorong penyelarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
-
Mengoptimalkan penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan.
-
Memastikan anggaran mendukung prioritas pembangunan daerah.
-
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
-
Memperkuat akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah.
Materi Bimtek APBD Berbasis Kinerja untuk Mendukung Pembangunan Prioritas Daerah Terbaru Tahun 2026
Materi disusun secara komprehensif dan aplikatif sesuai regulasi terbaru Tahun 2026.
1️⃣ Kebijakan dan Regulasi APBD Berbasis Kinerja 2026
-
Arah kebijakan fiskal nasional dan daerah
-
Prinsip penganggaran berbasis kinerja
-
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
-
Penguatan belanja prioritas dan mandatory spending
2️⃣ Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
-
Keterkaitan RPJMD, RKPD, dan APBD
-
Penyusunan KUA dan PPAS
-
Penyusunan RKA-SKPD berbasis kinerja
-
Harmonisasi program prioritas daerah
3️⃣ Penyusunan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
-
Penyusunan indikator output dan outcome
-
Penetapan target kinerja yang terukur
-
Evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
-
Penyelarasan indikator dengan visi misi kepala daerah
4️⃣ Implementasi Money Follow Program
-
Penganggaran berdasarkan prioritas program
-
Penguatan belanja produktif
-
Rasionalisasi belanja yang kurang efektif
-
Optimalisasi alokasi anggaran berbasis manfaat
5️⃣ Pelaksanaan dan Pengendalian APBD Berbasis Kinerja
-
Monitoring realisasi anggaran
-
Evaluasi capaian kinerja triwulanan
-
Pengendalian dan pergeseran anggaran
-
Strategi percepatan pelaksanaan kegiatan
6️⃣ Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kinerja
-
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
-
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
-
Evaluasi kinerja berbasis hasil
-
Strategi mempertahankan opini WTP dan peningkatan nilai SAKIP
7️⃣ Digitalisasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
-
Implementasi sistem informasi keuangan daerah
-
Integrasi data perencanaan dan penganggaran
-
Transparansi pelaporan berbasis digital
-
Monitoring kinerja secara real-time
8️⃣ Studi Kasus & Simulasi Penyusunan APBD 2026
-
Simulasi penyusunan RKA berbasis kinerja
-
Analisis permasalahan dalam penganggaran daerah
-
Diskusi solusi implementatif
-
Evaluasi dan rekomendasi kebijakan
👥 Sasaran Peserta
-
Sekretaris Daerah
-
Kepala BPKAD/BPKPD
-
Kepala OPD
-
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
-
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
-
Inspektorat Daerah
-
ASN bidang perencanaan dan keuangan
🗓️ Waktu dan Metode Pelaksanaan
📍 Metode: Tatap Muka / Online / Hybrid
📅 Tahun Pelaksanaan: 2026
⏳ Durasi: 2–3 Hari Intensif
📜 Sertifikat Resmi Bimtek
💡 Keunggulan Program
✔ Update regulasi terbaru Tahun 2026
✔ Fokus pada penganggaran berbasis hasil (outcome)
✔ Simulasi penyusunan APBD berbasis kinerja
✔ Narasumber praktisi dan ahli keuangan daerah
✔ Materi aplikatif dan siap diterapkan.
Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan
- Pengajuan Peserta
Peserta pelatihan diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja melalui surat tugas atau surat rekomendasi pimpinan. - Pengisian Formulir Pendaftaran
Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara lengkap dan benar, baik secara daring (online) maupun luring (offline), sesuai ketentuan panitia. - Kelengkapan Administrasi
Peserta melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, surat tugas, dan data jabatan yang relevan dengan materi pelatihan. - Konfirmasi Kepesertaan
Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan konfirmasi kepesertaan kepada peserta atau instansi pengirim. - Pembayaran Biaya Pelatihan (jika ada)
Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi kepada panitia sebelum pelatihan dilaksanakan. - Registrasi Ulang
Peserta melakukan registrasi ulang pada hari pertama pelatihan untuk menerima perlengkapan dan informasi kegiatan.
Fasilitas Bimtek Pelatihan
- Modul dan Bahan Pelatihan
Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy. - Sertifikat Pelatihan
Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai. - Narasumber/Instruktur Kompeten
Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah. - Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis. - Konsumsi Peserta
Coffee break dan makan siang selama pelatihan. - Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.
Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional
- Bapak Ikhsan : 0813 9554 312
