BIMBINGAN TEKNIS NASIONAL

Implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Berkelanjutan

Deskripsi

Pajak Rokok merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan daerah yang mendukung pembiayaan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Untuk memperkuat tata kelola pemungutan dan pengelolaan Pajak Rokok yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, Pemerintah menetapkan PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme administrasi perpajakan secara efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Bimbingan Teknis Nasional ini, peserta akan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai substansi PMK Nomor 26 Tahun 2026, mulai dari mekanisme pemungutan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, rekonsiliasi data, hingga pengawasan dan evaluasi pengelolaan Pajak Rokok. Selain itu, peserta juga akan mempelajari keterkaitan kebijakan Pajak Rokok dengan pengelolaan Transfer ke Daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta optimalisasi penerimaan daerah secara akuntabel.

Pelatihan disusun secara aplikatif melalui paparan regulasi terbaru, studi kasus, simulasi administrasi perpajakan, diskusi interaktif, workshop, dan pembahasan praktik terbaik dari berbagai daerah. Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu meningkatkan kapasitas teknis maupun manajerial dalam melaksanakan tugas pengelolaan Pajak Rokok sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimtek ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta mengurangi potensi temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawas. Pada akhirnya, implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026 diharapkan mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan demi tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Bimtek Implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Berkelanjutan

• Memahami substansi PMK Nomor 26 Tahun 2026.
• Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan Pajak Rokok.
• Memahami tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok.
• Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan daerah.
• Memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
• Mengoptimalkan administrasi dan pelaporan Pajak Rokok.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
• Meminimalkan temuan audit.
• Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah.
• Mendukung peningkatan penerimaan daerah.

Materi Bimtek Implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Berkelanjutan

1. Kebijakan Nasional Pajak Rokok dan PMK Nomor 26 Tahun 2026.
2. Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok.
3. Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok.
4. Administrasi dan Pelaporan Pajak Rokok.
5. Rekonsiliasi Data dan Penatausahaan Pajak Rokok.
6. Pengelolaan Pajak Rokok dalam APBD.
7. Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Pajak Rokok.
8. Pencegahan Kesalahan Administrasi dan Temuan Audit.
9. Studi Kasus Implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026.
10. Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Permasalahan – Dampak – Solusi

Ajakan Mengikuti Bimtek

Ikuti Bimbingan Teknis Nasional ini untuk memperkuat pemahaman terhadap PMK Nomor 26 Tahun 2026 dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan Pajak Rokok. Wujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Regulasi

• PMK Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
• Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Daerah.
• Ketentuan teknis perpajakan dan keuangan daerah yang berlaku.

Benefit Utama

• Sertifikat Bimtek Nasional.
• Materi regulasi terbaru.
• Softcopy bahan ajar.
• Modul implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026.
• Studi kasus nyata.
• Template administrasi dan pelaporan.
• Diskusi interaktif dengan narasumber.
• Konsultasi teknis.
• Jejaring profesional antar daerah.
• Update kebijakan fiskal terkini.

Konsep Pelatihan

• Concept Learning
• Case Study
• Workshop
• Simulation
• Interactive Discussion
• Best Practice Sharing
• Problem Solving
• Coaching
• Evaluation
• Action Plan

Metode Training

• Ceramah Interaktif.
• Presentasi Regulasi.
• Workshop Praktik.
• Simulasi Administrasi.
• Studi Kasus.
• Diskusi Kelompok.
• Tanya Jawab.
• Evaluasi Pembelajaran.

Manfaat Mengikuti Bimtek

• Memahami implementasi PMK Nomor 26 Tahun 2026.
• Meningkatkan kompetensi aparatur.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi.
• Memperkuat tata kelola keuangan daerah.
• Mendukung peningkatan penerimaan daerah.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
• Mengurangi potensi temuan pemeriksaan.
• Mempercepat penyelesaian administrasi perpajakan.

Peserta yang Direkomendasikan

• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
• Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD).
• Inspektorat Daerah.
• Bappeda.
• Sekretariat Daerah.
• Dinas Kesehatan.
• Bagian Keuangan OPD.
• Auditor APIP.
• ASN Pengelola Pajak Daerah.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan.
• Bendahara Penerimaan.
• Bendahara Pengeluaran.
• Auditor Internal Pemerintah.
• Konsultan Keuangan Daerah.

Narasumber

• Kementerian Keuangan RI.
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
• Direktorat Jenderal Pajak.
• Kementerian Dalam Negeri RI.
• BPKP.
• Akademisi.
• Praktisi Perpajakan dan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan

Offline

Diselenggarakan di hotel berbintang di berbagai kota besar di Indonesia dengan fasilitas pelatihan lengkap.

Online

Dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan materi digital, e-sertifikat, sesi konsultasi, dan diskusi interaktif.

FAQ

Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, seluruh peserta memperoleh Sertifikat Nasional.

Apakah tersedia kelas online?
Ya, tersedia kelas Online dan Offline.

Apakah peserta memperoleh materi pelatihan?
Ya, seluruh materi diberikan dalam bentuk softcopy.

Apakah dapat mengadakan In House Training?
Ya, dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan instansi.

Apakah tersedia sesi konsultasi?
Ya, peserta dapat berkonsultasi langsung dengan narasumber.

Kesimpulan

Bimbingan Teknis Nasional ini merupakan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan PMK Nomor 26 Tahun 2026 mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran Pajak Rokok. Melalui pemahaman regulasi yang komprehensif, praktik terbaik, serta penguatan kompetensi teknis, peserta diharapkan mampu mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan tersedia setiap bulan sepanjang tahun dengan pilihan jadwal yang fleksibel:

• Minggu Pertama
• Minggu Kedua
• Minggu Ketiga
• Minggu Keempat

Tersedia pilihan Offline maupun Online, serta dapat diselenggarakan sebagai In House Training sesuai kebutuhan instansi.

INFO PENDAFTARAN

Segera Daftarkan Instansi Anda Karena Kuota Peserta Terbatas!

📱 WhatsApp: 0813-9554-312
🌐 Website: www.bimtekexpert.com