BIMTEK NASIONAL PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026–2027

Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam Penatausahaan Pendapatan, Belanja, dan Akuntansi Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Sesuai Regulasi

Deskripsi

Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Penatausahaan Pendapatan, Belanja, dan Akuntansi Keuangan Daerah Tahun 2026–2027 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan keuangan daerah merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan APBD yang meliputi pencatatan, penerimaan, pengeluaran, penatausahaan kas, pengelolaan dokumen transaksi, pembukuan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah serta tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan mengharuskan seluruh perangkat daerah memahami mekanisme penatausahaan pendapatan dan belanja secara benar. Kesalahan administrasi, pencatatan transaksi, maupun penyusunan laporan keuangan dapat berdampak terhadap rendahnya kualitas laporan keuangan, munculnya temuan pemeriksaan, serta menurunnya akuntabilitas pengelolaan APBD.

Melalui Bimtek Nasional ini peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penatausahaan pendapatan daerah, penatausahaan belanja daerah, akuntansi pemerintah berbasis akrual, pengelolaan kas daerah, penyusunan jurnal akuntansi, rekonsiliasi keuangan, penyusunan laporan keuangan daerah, serta implementasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah sesuai regulasi terbaru. Materi disampaikan secara aplikatif melalui workshop, studi kasus, simulasi pencatatan transaksi, diskusi interaktif, dan konsultasi bersama narasumber yang kompeten.

Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan kesalahan administrasi dan akuntansi, memperkuat sistem pengendalian intern, serta mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

TUJUAN BIMTEK NASIONAL PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026–2027

• Memahami regulasi terbaru pengelolaan keuangan daerah.
• Meningkatkan kompetensi penatausahaan pendapatan dan belanja.
• Memahami akuntansi pemerintah berbasis akrual.
• Mengoptimalkan pencatatan transaksi keuangan daerah.
• Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan.
• Memperkuat pengendalian intern pemerintah.
• Meminimalkan kesalahan administrasi keuangan.
• Mendukung transparansi dan akuntabilitas APBD.
• Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
• Mendukung tercapainya opini audit yang lebih baik.

MATERI BIMTEK NASIONAL PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026–2027

1. Kebijakan Terbaru Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026–2027.
2. Penatausahaan Pendapatan Daerah.
3. Penatausahaan Belanja Daerah.
4. Penatausahaan Kas Daerah dan Bendahara.
5. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
6. Penyusunan Jurnal dan Buku Besar Pemerintah Daerah.
7. Rekonsiliasi dan Penyesuaian Data Keuangan.
8. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
9. Pengendalian Intern dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan.
10. Studi Kasus Penatausahaan Keuangan Daerah dan Best Practice.

Permasalahan

• Penatausahaan pendapatan belum tertib.
• Kesalahan pencatatan transaksi keuangan.
• Rekonsiliasi keuangan belum optimal.
• Pemahaman akuntansi berbasis akrual masih terbatas.
• Dokumen pertanggungjawaban belum lengkap.
• Kualitas laporan keuangan belum optimal.

Dampak

• Meningkatnya temuan pemeriksaan.
• Keterlambatan penyusunan laporan keuangan.
• Risiko kesalahan administrasi.
• Menurunnya akuntabilitas pengelolaan APBD.
• Pengendalian intern menjadi lemah.
• Menurunnya kepercayaan publik.

Solusi

Melalui Bimtek Nasional ini peserta memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penatausahaan pendapatan, belanja, dan akuntansi keuangan daerah sesuai regulasi terbaru, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat sistem pengendalian intern, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Landasan Regulasi

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.
• Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan teknis terkait.

Benefit Utama

• Sertifikat Bimtek Nasional.
• Modul pelatihan lengkap.
• Softcopy materi.
• Template dokumen keuangan daerah.
• Studi kasus implementasi.
• Konsultasi bersama narasumber.
• Update regulasi terbaru.
• Networking nasional.
• Pendampingan implementasi.
• Door Prize (Offline).

Konsep Pelatihan

• Learning by Doing.
• Workshop.
• Studi Kasus.
• Simulasi Penyusunan Dokumen.
• Focus Group Discussion.
• Best Practice Sharing.
• Problem Solving.
• Coaching.
• Evaluasi.
• Action Plan.

Metode Training

• Offline (Tatap Muka).
• Online (Zoom Meeting).
• Hybrid Learning.
• Presentasi.
• Workshop.
• Simulasi.
• Diskusi Interaktif.
• Studi Kasus.
• Konsultasi.
• Tanya Jawab.

Manfaat

• Memahami penatausahaan keuangan daerah sesuai regulasi.
• Mengurangi kesalahan administrasi dan akuntansi.
• Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
• Mendukung transparansi dan akuntabilitas APBD.
• Memperkuat pengendalian intern.
• Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Peserta

• BPKAD.
• Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
• Bappeda.
• Inspektorat Daerah.
• Sekretariat Daerah.
• Bendahara Pengeluaran.
• Bendahara Penerimaan.
• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
• Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
• Seluruh OPD.
• Rumah Sakit BLUD.
• Kecamatan.
• Kelurahan.
• Kementerian.
• Lembaga Pemerintah.
• BUMD.

Narasumber

Materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dari:

• Kementerian Dalam Negeri.
• Kementerian Keuangan.
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
• Akademisi.
• Praktisi Akuntansi Pemerintah.
• Konsultan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan

Pelatihan dapat dilaksanakan melalui:

• Offline di Hotel Berbintang.
• Online melalui Zoom Meeting.
• Hybrid Learning.
• In House Training sesuai kebutuhan instansi.

FAQ

Apakah peserta memperoleh sertifikat?
Ya. Seluruh peserta memperoleh Sertifikat Bimtek Nasional.

Apakah tersedia kelas online?
Ya. Tersedia kelas Offline, Online, Hybrid, dan In House Training.

Apakah materi mengikuti regulasi terbaru?
Ya. Materi selalu diperbarui mengikuti perkembangan regulasi.

Apakah peserta memperoleh modul?
Ya. Seluruh peserta memperoleh modul dan softcopy materi.

Apakah tersedia sesi konsultasi?
Ya. Peserta dapat berkonsultasi langsung dengan narasumber selama kegiatan.

Jadwal Pelaksanaan

Program Bimtek diselenggarakan setiap bulan sepanjang Tahun 2026–2027.

• Januari
• Februari
• Maret
• April
• Mei
• Juni
• Juli
• Agustus
• September
• Oktober
• November
• Desember

Kesimpulan

Bimtek Nasional Penatausahaan Pendapatan, Belanja, dan Akuntansi Keuangan Daerah Tahun 2026–2027 merupakan program strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sesuai regulasi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi APBD, serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

INFO PENDAFTARAN

Segera Daftarkan Instansi Anda Karena Kuota Peserta Terbatas!

📱 WA / Hotline: 0813-9554-312

🌐 Website: www.bimtekexpert.com