JADWAL TERBARU PELATIHAN  FAKSELERASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS: STRATEGI PENYUSUNAN RBA YANG AKUNTABEL DAN BEBAS TEMUAN HUKUM

Fleksibilitas Penuh Tanpa Pelanggaran: Sinkronisasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Pengadaan Barang/Jasa Fleksibel BLUD, dan Mitigasi Risiko Tipikor Pasca-Implementasi Regulasi TerbaruG

Deskripsi Program

Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan keistimewaan berupa fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi Puskesmas demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, asas “fleksibilitas” ini kerap kali menjadi bumerang dan titik paling rawan dalam memicu pelanggaran administratif hingga tindak pidana korupsi (Tipikor). Masalah utama berakar dari ketidakpastian dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang tidak sinkron dengan draf APBD, salah penafsiran ambang batas belanja (threshold), serta kerancuan aturan eksekusi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang dikecualikan.

Banyak Tim Manajemen Puskesmas dan Bendahara BLUD terjebak dalam temuan berulang Inspektorat maupun BPK akibat gagal mengintegrasikan draf pendapatan fungsional (klaim JKN, retribusi) dengan belanja operasional medis secara akurat. Terlebih lagi di sektor PBJ, kebingungan antara kapan harus menggunakan sistem E-Purchasing (LKPP) dan kapan diperbolehkan menerapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang PBJ BLUD sering berujung pada tuduhan penunjukan langsung ilegal, mark-up harga obat/alkes, hingga maladministrasi anggaran.

Guna mengamankan tata kelola instansi Anda dari jerat hukum, hadir “Bimtek Nasional Akselerasi Tata Kelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas: Strategi Penyusunan RBA yang Akuntabel dan Bebas Temuan Hukum”. Program bimbingan teknis intensif ini dirancang untuk memberikan bekal hukum klinis dan draf kerja operasional. Peserta akan dibimbing langsung oleh nakes perbendaharaan dan pakar PBJ untuk membedah anatomi RBA, menyusun draf regulasi internal yang kuat, serta menerapkan pengadaan yang aman dan efisien. Daftarkan tim anggaran dan pengadaan Puskesmas Anda sekarang juga untuk menutup celah risiko temuan secara total!

TUJUAN PELATIHAN  FAKSELERASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS: STRATEGI PENYUSUNAN RBA YANG AKUNTABEL DAN BEBAS TEMUAN HUKUM

• Membimbing peserta menyusun dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas yang valid, sinkron dengan draf RKPD, dan sesuai kaidah akuntansi sektor publik.

• Mengupas tuntas batasan fleksibilitas BLUD (Ambang Batas, Pergeseran Anggaran, Penggunaan Silpa) agar tidak melanggar UU Keuangan Negara.

• Membekali Tim PBJ Puskesmas dengan strategi eksekusi pengadaan barang/jasa yang efektif memanfaatkan regulasi pengecualian BLUD secara aman.

• Memberikan draf mitigasi risiko hukum dan teknik penyusunan kertas kerja pertanggungjawaban keuangan yang tahan uji audit audit internal (APIP) maupun eksternal (BPK).

Konsep & Benefit Utama

• Konsep: The Compliant Flexibility Framework — Mengoptimalkan seluruh hak fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD tanpa melompati batas pagar regulasi pencegahan tipikor.

• Benefit Utama: Setiap tim instansi peserta akan mendapatkan “BLUD Finance & PBJ Defense Kit” berupa draf Excel otomatis kertas kerja konversi RKA ke RBA, draf template Perkada PBJ BLUD, serta daftar periksa kesiapan dokumen audit operasional Puskesmas.

Tantangan, Dampak & Solusi

• Masalah (Tantangan): Terjadinya fluktuasi realisasi pendapatan kapitasi/non-kapitasi JKN, keterlambatan penerbitan draf DPA, serta minimnya sertifikasi keahlian PBJ bagi nakes yang merangkap menjadi Pejabat Pengadaan.

• Dampak: Penyerapan anggaran yang rendah, timbulnya kegagalan pengadaan obat/alat kesehatan esensial, hingga risiko pemeriksaan penyelidikan hukum akibat kesalahan prosedur pengadaan harian.

• Solusi: Penyusunan Perkada PBJ khusus BLUD yang komprehensif, implementasi pengawasan internal berkala lewat SPI, serta teknik rekayasa anggaran taktis yang diajarkan mendalam dalam Bimtek ini.

Landasan Regulasi Terbaru

1. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

MATERI PELATIHAN  FAKSELERASI TATA KELOLA KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD PUSKESMAS: STRATEGI PENYUSUNAN RBA YANG AKUNTABEL DAN BEBAS TEMUAN HUKUM

Klaster I: Penyusunan RBA, Penatausahaan & Fleksibilitas Keuangan BLUD

1. Peta Makro Regulasi BLUD Kesehatan: Sinkronisasi arah tata kelola keuangan BLUD Puskesmas dengan UU Kesehatan dan instrumen hubungan keuangan pusat-daerah.

2. Teknis Penyusunan Dokumen RBA Puskesmas: Langkah demi langkah menyusun draf ringkasan, rincian draf anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

3. Strategi Pengelolaan Pendapatan JKN dan Retribusi: Mekanisme pengakuan pencatatan, pemanfaatan jasa pelayanan (jaspel), dan fleksibilitas penggunaan langsung pendapatan fungsional.

4. Optimalisasi Hak Fleksibilitas Keuangan BLUD: Tata cara penghitungan ambang batas belanja (threshold), draf usulan pergeseran rincian belanja, dan mekanisme pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SiLPA).

5. Konsolidasi RBA ke dalam APBD Daerah: Trik memetakan kode rekening fungsional BLUD ke dalam lembar sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD RI).

Klaster II: Manajemen Pengadaan Barang/Jasa & Mitigasi Risiko Hukum

6. Anatomi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pada BLUD Puskesmas: Kedudukan regulasi PBJ yang dikecualikan dan batas wilayah pemberlakuan aturan daerah (Perkada PBJ).

7. Teknis Penyusunan HPS dan Kontrak PBJ Alkes/Obat: Trik menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akurat untuk mencegah tuduhan kerugian negara.

8. Manajemen Risiko Pengadaan Darurat & Logistik Medis: Strategi pengadaan obat dalam situasi darurat stok habis tanpa melanggar prosedur administrasi negara.

9. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Keuangan Puskesmas: Mengaktifkan peran tim pengawas internal untuk menyaring bukti SPJ belanja sebelum draf laporan akhir tahun diterbitkan.

10. Strategi Menghadapi Audit Hukum & Pemeriksaan Korupsi: Teknik membaca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), cara menyusun jawaban konfirmasi temuan auditor, serta draf perlindungan hukum bagi pengguna anggaran.

Metode Training

Pelatihan ini menggunakan pendekatan 60% Workshop Praktis (Studio Laptop/Berkas) & 40% Teori Teori Interaktif:

• Policy Update & Dialogue (Pemaparan regulasi perbendaharaan langsung dari narasumber pakar Kemendagri/LKPP).

• RBA Drafting Clinic (Peserta membawa draf RKA/anggaran puskesmas masing-masing untuk disimulasikan draf konversinya ke format RBA BLUD).

• PBJ Case Simulation (Simulasi penanganan kontrak, reviu draf dokumen tender, dan pemetaan celah hukum korupsi dalam kasus riil PBJ kesehatan).

Manfaat Bagi Instansi

• Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Puskesmas tersusun secara valid, logis, dan sinkron, sehingga mempercepat proses pencairan dana.

• Puskesmas memiliki landasan hukum internal (SOP/Perkada) yang kuat untuk mengeksekusi PBJ secara lincah tanpa ketakutan disidik aparat hukum.

• Manajemen Puskesmas mampu meminimalkan catatan koreksi atau temuan material dari pihak Inspektorat Daerah maupun BPK RI.

Target Peserta yang Wajib Ikut

• Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD).

• Kepala Tata Usaha / Pejabat Teknis BLUD.

• Pejabat Keuangan BLUD / Bendahara Penerimaan & Pengeluaran Puskesmas.

• Pejabat Pengadaan / Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Puskesmas.

• Tim Verifikator Anggaran dan Tim Pembina BLUD dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

• Auditor Internal Inspektorat Daerah (APIP).

Narasumber

Tim Analis Keuangan Daerah Senior dari Ditjen Bina Keuangan Daerah – Kementerian Dalam Negeri RI, Ahli Kebijakan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Praktisi Auditor Hukum Keuangan Negara.

Metode Pelaksanaan (Pilihan Fleksibel)

• Kelas Offline (Tatap Muka): Dilaksanakan di hotel bintang 4/5 di kota destinasi utama (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya) dengan fasilitas Executive Training Kit, Akomodasi Hotel, Flashdisk berisi Bank Regulasi, Templat RBA Excel, & Contoh Perkada PBJ, Coffee Break, Lunch, Dinner, dan Sertifikat Resmi Berbarcode.

• Kelas Online (Virtual): Melalui Zoom Meeting Premium interaktif, mendapatkan e-Sertifikat, paket file materi lengkap, dan hak akses rekaman video pembelajaran harian.

Jadwal Kegiatan (Tiap Bulan Sepanjang Tahun Berjalan)

(Sangat direkomendasikan mengambil jadwal di kuartal tengah sebelum masa penyusunan KUA-PPAS dan draf APBD daerah)

• Gelombang I: Pekan II setiap bulan berjalan

• Gelombang II: Pekan IV setiap bulan berjalan

• Paket Khusus: In-House Training langsung di lokasi daerah asal (Minimal kepesertaan 15 orang dari jejaring faskes setempat)

FAQ (Frequently Asked Questions)

• : Puskesmas kami baru saja beralih status menjadi BLUD, apakah materi diklat ini cocok untuk pemula?

  • A: Sangat cocok. Modul hari pertama didesain khusus untuk mengulas fondasi dasar perubahan tata buku dari pola reguler puskesmas non-BLUD menuju fleksibilitas penuh sistem akuntansi BLUD.

• Q: Apakah kami bisa dibimbing membuat aturan atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang PBJ BLUD dalam bimtek ini?

  • A: Ya. Pada modul klaster kedua, narasumber kami akan membedah poin-poin krusial yang wajib masuk dalam draf Perkada PBJ Anda agar diakui keabsahannya oleh dinas hukum pemda dan LKPP.

• Q: Bagaimana metode pembayarannya? Apakah melayani mekanisme pascabayar transfer LS Pemda?

  • A: Kami melayani tata administrasi keuangan negara dengan sistem pembayaran via mekanisme LS transfer (Kas BLUD Puskesmas maupun APBD Dinas Kesehatan) setelah kegiatan rampung, lengkap dengan kelengkapan invoice resmi, kuitansi kedinasan bermeterai, dan faktur pajak.

Kesimpulan

Fleksibilitas fiskal BLUD Puskesmas adalah modal utama untuk mengakselerasi layanan kesehatan publik, namun tanpa dibentengi oleh dokumen RBA yang akuntabel dan pemahaman aturan PBJ yang rigid, kemudahan tersebut berisiko memicu pelanggaran hukum yang fatal. Ikuti bimbingan teknis nasional ini untuk membekali tim keuangan dan pengadaan Anda dengan keahlian manajerial terbaik demi BLUD yang transparan, lincah, dan bebas dari segala bentuk temuan hukum.

INFO & PROSEDUR PENDAFTARAN

Amankan Slot Delegasi Manajemen BLUD Instansi Anda Sekarang Juga! 📞 Hotline WhatsApp: 0813-9554-312

🌐 Website Resmi: www.bimtekexpert.com