Bimtek Implementasi Penyederhanaan Retribusi Daerah Sesuai UU HKPD 2026

• Kepada YTH
• Pemerintahan Daerah Se-indonesia

Dengan Hormat

Bimbingan Teknis (BIMTEK) Implementasi Penyederhanaan Retribusi Daerah merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif dan keterampilan teknis dalam menerapkan kebijakan penyederhanaan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaannya, dengan penyesuaian kebijakan fiskal dan tata kelola tahun 2026.

Penyederhanaan retribusi daerah merupakan bagian dari reformasi fiskal nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem pungutan daerah yang lebih efisien, transparan, adil, dan mendukung iklim investasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui UU HKPD, pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan yang menekankan pengurangan jenis retribusi yang tidak efektif, pengelompokan objek retribusi, serta penataan kembali struktur tarif dan mekanisme pemungutan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Memasuki tahun 2026, implementasi kebijakan penyederhanaan retribusi daerah menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tekanan fiskal daerah, penyesuaian kebijakan transfer ke daerah, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengimplementasikan penyederhanaan retribusi tanpa mengurangi kapasitas fiskal daerah, bahkan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola retribusi yang lebih modern dan berorientasi layanan.

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memahami substansi penyederhanaan retribusi, menyesuaikan regulasi daerah, menyusun struktur tarif baru, serta mengintegrasikan kebijakan tersebut dengan sistem pelayanan dan pemungutan yang ada. Oleh karena itu, BIMTEK ini diselenggarakan sebagai wadah pembelajaran strategis dan teknis untuk memastikan implementasi penyederhanaan retribusi daerah dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan UU HKPD hingga tahun 2026 dan seterusnya.

Tujuan Bimtek Implementasi Penyederhanaan Retribusi Daerah Sesuai UU HKPD 2026

A. Tujuan Umum

Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan retribusi daerah secara efektif, tertib regulasi, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat UU HKPD, guna mendukung penguatan Pendapatan Asli Daerah dan perbaikan kualitas pelayanan publik dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026.

B. Tujuan Khusus

1. Memahami Kebijakan Penyederhanaan Retribusi Daerah dalam UU HKPD
   Memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep, tujuan, dan ruang lingkup penyederhanaan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan regulasi turunannya.

2. Meningkatkan Kemampuan Identifikasi Jenis Retribusi yang Disederhanakan
   Membekali peserta dengan kemampuan untuk mengidentifikasi retribusi yang dihapus, digabung, disesuaikan, atau ditata ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Mendorong Penyesuaian Regulasi Daerah Secara Tepat
   Meningkatkan pemahaman teknis dalam menyesuaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait retribusi agar selaras dengan kebijakan penyederhanaan.

4. Mengoptimalkan Peran Retribusi dalam Peningkatan PAD
   Menyusun strategi implementasi penyederhanaan retribusi yang tetap menjaga dan meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
   Mendorong penerapan retribusi yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan terintegrasi dengan pelayanan publik.

6. Memperkuat Tata Kelola dan Transparansi Pemungutan Retribusi
   Meningkatkan kemampuan pengelolaan retribusi yang akuntabel, transparan, dan berbasis sistem.

7. Menyusun Rencana Aksi Implementasi di Daerah
   Membantu peserta menyusun rencana tindak lanjut implementasi penyederhanaan retribusi daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

Materi Bimtek Implementasi Penyederhanaan Retribusi Daerah Sesuai UU HKPD 2026

Kebijakan Reformasi Fiskal Daerah dan Tantangan Tahun 2026

• Arah kebijakan fiskal nasional dan daerah tahun 2026

• Dinamika transfer ke daerah dan implikasinya terhadap APBD

• Peran PAD dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah

• Posisi strategis retribusi daerah dalam reformasi fiskal

2. Konsep dan Prinsip Penyederhanaan Retribusi Daerah dalam UU HKPD

• Latar belakang lahirnya kebijakan penyederhanaan retribusi

• Tujuan penyederhanaan retribusi daerah

• Prinsip efisiensi, keadilan, dan kemudahan berusaha

• Dampak penyederhanaan terhadap iklim investasi dan pelayanan publik

3. Kerangka Regulasi Retribusi Daerah Pasca UU HKPD

• Kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi

• Jenis retribusi daerah sesuai pengaturan terbaru

• Hubungan retribusi daerah dengan perizinan dan layanan publik

• Sinkronisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

4. Identifikasi dan Klasifikasi Retribusi Daerah

• Metode pemetaan retribusi eksisting

• Identifikasi retribusi yang disederhanakan, digabung, atau dihapus

• Analisis efektivitas dan kontribusi retribusi terhadap PAD

• Penyesuaian objek, subjek, dan tarif retribusi

5. Penataan Struktur Tarif Retribusi Pasca Penyederhanaan

• Prinsip penetapan tarif berbasis biaya layanan (cost recovery)

• Diferensiasi tarif berdasarkan jenis dan kualitas layanan

• Penyesuaian tarif untuk menjaga keterjangkauan masyarakat

• Implikasi penyederhanaan terhadap penerimaan daerah

6. Mekanisme Pemungutan dan Digitalisasi Retribusi

• Penyederhanaan prosedur pemungutan retribusi

• Integrasi sistem pembayaran non-tunai dan digital

• Penguatan basis data wajib retribusi

• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemungutan

7. Penyesuaian Regulasi Daerah dan Aspek Hukum

• Teknik penyesuaian Perda dan Perkada retribusi

• Perumusan norma, sanksi, dan ketentuan peralihan

• Harmonisasi dan fasilitasi regulasi daerah

• Mitigasi risiko hukum dalam implementasi penyederhanaan

8. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi Implementasi

• Peran OPD teknis dan pengelola keuangan daerah

• Sistem pengawasan internal pemungutan retribusi

• Monitoring dampak penyederhanaan terhadap PAD dan layanan

• Evaluasi berkala dan penyempurnaan kebijakan

9. Studi Kasus dan Praktik Baik Implementasi Penyederhanaan Retribusi

• Contoh daerah yang berhasil menerapkan penyederhanaan retribusi

• Analisis tantangan dan solusi implementasi

• Diskusi kelompok dan simulasi penataan retribusi daerah

10. Penyusunan Rencana Aksi Implementasi di Daerah

• Tahapan implementasi penyederhanaan retribusi

• Penentuan peran dan tanggung jawab perangkat daerah

• Penyusunan timeline dan indikator kinerja

• Strategi komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Fasilitas Bimtek Pelatihan

1. Modul dan Bahan Pelatihan
   Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy.
2. Sertifikat Pelatihan
   Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai.
3. Narasumber/Instruktur Kompeten
   Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
   Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis.
5. Konsumsi Peserta
   Coffee break dan makan siang selama pelatihan.
6. Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
   Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.

Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional

• Bapak Ikhsan  :  0813 9554 312