Bimtek
Bimtek Sinkronisasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Manajemen PPPK Tahun 2026
Bimtek Sinkronisasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Manajemen PPPK Tahun 2026
Deskripsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan mendasar dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur di Indonesia. Regulasi ini menekankan penguatan sistem merit, penataan kebutuhan ASN, transformasi digital manajemen ASN, peningkatan kesejahteraan pegawai, serta penguatan peran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam mendukung pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
Sejalan dengan implementasi UU ASN, pemerintah daerah dan instansi pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan kepegawaian, terutama terkait manajemen PPPK yang kini menjadi salah satu pilar utama ASN bersama PNS. Pengelolaan PPPK tidak hanya mencakup proses pengadaan, tetapi juga pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengelolaan karier, hak dan kewajiban, serta perlindungan pegawai sesuai prinsip meritokrasi.
Bimtek Sinkronisasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Manajemen PPPK Tahun 2026 dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pengelola kepegawaian mengenai arah kebijakan ASN terbaru serta strategi implementasi manajemen PPPK yang efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan Bimtek Sinkronisasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Manajemen PPPK Tahun 2026
- Memahami substansi dan arah kebijakan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023.
- Meningkatkan pemahaman mengenai sistem manajemen PPPK yang berbasis merit.
- Memperkuat kapasitas pengelola kepegawaian dalam implementasi kebijakan ASN terbaru.
- Mendukung transformasi digital manajemen ASN di instansi pemerintah.
- Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM aparatur yang profesional dan akuntabel.
Materi Bimtek Sinkronisasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Manajemen PPPK Tahun 2026
1. Sinkronisasi Kebijakan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023
Pembahasan perubahan paradigma pengelolaan ASN, penguatan sistem merit, dan transformasi manajemen ASN.
2. Manajemen PPPK Berbasis Sistem Merit
Strategi pengelolaan PPPK mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga evaluasi kinerja pegawai.
3. Hak, Kewajiban, dan Perlindungan PPPK
Pemahaman mengenai hak penghasilan, penghargaan, pengembangan kompetensi, serta kewajiban ASN sesuai regulasi terbaru.
4. Pengembangan Kompetensi dan Karier ASN
Perencanaan pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan peningkatan profesionalisme ASN.
5. Digitalisasi dan Transformasi Manajemen ASN
Implementasi sistem informasi kepegawaian dan digitalisasi layanan manajemen ASN untuk mendukung birokrasi modern.
Manfaat Mengikuti Bimtek
- Memahami implementasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 secara komprehensif.
- Meningkatkan kompetensi pengelolaan PPPK sesuai regulasi terbaru.
- Mendukung penguatan sistem merit dan profesionalisme ASN.
- Mengurangi risiko kesalahan administrasi kepegawaian.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan SDM yang efektif.
Peserta yang Direkomendasikan Mengikuti
- Kepala BKPSDM/BKD
- Sekretaris Daerah
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Pejabat Pembina Kepegawaian
- Pejabat Pengelola Kepegawaian
- Analis SDM Aparatur
- Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelola PPPK
- ASN yang menangani urusan kepegawaian
- Inspektorat Daerah
Peran Kegiatan
Bimtek ini berperan sebagai media peningkatan kompetensi aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan ASN terbaru. Kegiatan ini juga menjadi sarana sinkronisasi antara regulasi nasional dan praktik pengelolaan kepegawaian di daerah agar tercipta tata kelola ASN yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sertifikat Resmi
Setiap peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai akan memperoleh Sertifikat Resmi Bimtek sebagai bukti peningkatan kompetensi di bidang manajemen ASN dan pengelolaan PPPK.
Narasumber Profesional
Kegiatan menghadirkan narasumber dari:
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Badan Kepegawaian Negara
- Kementerian Dalam Negeri
- Akademisi bidang Manajemen SDM Aparatur
- Praktisi Kepegawaian Pemerintah
- Konsultan Reformasi Birokrasi
Konsultasi dan Pendampingan
Peserta memperoleh kesempatan konsultasi terkait implementasi UU ASN, pengelolaan PPPK, penyusunan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta penerapan sistem merit di lingkungan instansi masing-masing.
Metode Pelaksanaan
Online
Dilaksanakan melalui platform video conference yang memungkinkan peserta mengikuti kegiatan secara fleksibel dari seluruh Indonesia.
Offline
Dilaksanakan secara tatap muka melalui workshop, diskusi, studi kasus, dan simulasi implementasi manajemen ASN dan PPPK.
FAQ
Apa fokus utama UU ASN Nomor 20 Tahun 2023?
Fokus utamanya meliputi penguatan sistem merit, penataan kebutuhan ASN, kesejahteraan ASN, penataan tenaga non-ASN, dan digitalisasi manajemen ASN.
Apakah PPPK memiliki hak yang sama sebagai ASN?
UU ASN menegaskan bahwa PNS dan PPPK merupakan bagian dari ASN yang memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Apakah Bimtek membahas pengembangan karier PPPK?
Ya, materi mencakup pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan pengelolaan kinerja PPPK.
Siapa yang paling tepat mengikuti Bimtek ini?
Pengelola kepegawaian, BKD/BKPSDM, pejabat pembina kepegawaian, dan seluruh ASN yang menangani manajemen SDM aparatur.
Apakah tersedia konsultasi implementasi?
Ya, peserta dapat berkonsultasi langsung dengan narasumber terkait permasalahan pengelolaan ASN dan PPPK.
Penutup
Bimtek Sinkronisasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan Manajemen PPPK Tahun 2026 merupakan program strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi transformasi manajemen ASN. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap kebijakan terbaru serta penerapan sistem merit yang konsisten, instansi pemerintah dapat membangun tata kelola SDM yang profesional, adaptif, dan berdaya saing guna mendukung terciptanya birokrasi yang modern dan berorientasi pelayanan.
Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan
- Pengajuan Peserta
Peserta pelatihan diusulkan oleh masing-masing perangkat daerah/unit kerja melalui surat tugas atau surat rekomendasi pimpinan. - Pengisian Formulir Pendaftaran
Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran pelatihan secara lengkap dan benar, baik secara daring (online) maupun luring (offline), sesuai ketentuan panitia. - Kelengkapan Administrasi
Peserta melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi KTP, surat tugas, dan data jabatan yang relevan dengan materi pelatihan. - Konfirmasi Kepesertaan
Panitia melakukan verifikasi data dan menyampaikan konfirmasi kepesertaan kepada peserta atau instansi pengirim. - Pembayaran Biaya Pelatihan (jika ada)
Pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dikonfirmasi kepada panitia sebelum pelatihan dilaksanakan. - Registrasi Ulang
Peserta melakukan registrasi ulang pada hari pertama pelatihan untuk menerima perlengkapan dan informasi kegiatan.
Fasilitas Bimtek Pelatihan
- Modul dan Bahan Pelatihan
Materi pelatihan dalam bentuk cetak atau softcopy. - Sertifikat Pelatihan
Sertifikat resmi bagi peserta yang mengikuti pelatihan hingga selesai. - Narasumber/Instruktur Kompeten
Praktisi dan akademisi berpengalaman di bidang pengelolaan keuangan daerah. - Ruang Pelatihan dan Perlengkapan
Ruang nyaman dilengkapi LCD proyektor, sound system, dan alat tulis. - Konsumsi Peserta
Coffee break dan makan siang selama pelatihan. - Akomodasi dan Transportasi (jika disediakan)
Penginapan dan transport lokal sesuai ketentuan penyelenggara.
Informasi Pendafataran Via Panitia Trans Edukasi Nasional
- Bapak Ikhsan : 0813 9554 312
