JADWAL INFO BIMTEK PEMERINTAHAN REVIU RKA, DPA DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2027

Sinergi Pengawasan Pemerintahan: Peran Strategis APIP dalam Menjamin Kualitas Dokumen Fiskal Berbasis SIPD RI

Deskripsi Program

Di tengah dinamika tata kelola pemerintahan tahun 2027, ketepatan alokasi serta kepatuhan terhadap regulasi pusat menjadi indikator utama keberhasilan fiskal Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bukan lagi sekadar formalitas administratif, melainkan pilar strategis yang harus bebas dari ketidakpatuhan, tumpang tindih, dan pemborosan anggaran. Di sinilah peran krusial Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diuji untuk melakukan quality assurance. Menjawab tantangan tersebut, hadir “Bimtek Nasional Reviu RKA, DPA dan Perubahan APBD Tahun 2027“.

Program ini dirancang secara komprehensif untuk membedah metodologi reviu dokumen penganggaran pra-penetapan serta strategi taktis menghadapi fase Perubahan APBD. Banyak instansi mengalami kendala ketika melakukan penyelarasan anggaran di tengah jalan akibat pergeseran prioritas atau perubahan asumsi makro ekonomi. Melalui bimbingan teknis ini, peserta akan dilatih mendeteksi program non-prioritas, menguji konsistensi dokumen perencanaan-penganggaran, serta memastikan kepatuhan mutlak terhadap Standar Harga Satuan (SHS) dan Analisis Standar Belanja (ASB).

Dengan integrasi penuh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI), proses reviu kini dituntut bergerak lebih cepat, transparan, dan berbasis digital. Dipandu oleh fasilitator berpengalaman dan auditor senior kemendagri, peserta akan diberikan simulasi langsung menggunakan instrumen pengawasan mutakhir. Jangan biarkan draf anggaran instansi Anda mendapat catatan buruk atau penolakan dari tim evaluator Provinsi/Kemendagri. Daftarkan tim terbaik Anda untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang sehat, efisien, dan akuntabel.

TUJUAN JADWAL INFO BIMTEK PEMERINTAHN REVIU RKA, DPA DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2027

• Meningkatkan kompetensi teknis APIP dalam melakukan reviu RKA, DPA, dan Perubahan APBD secara cepat, tepat, dan akurat.

• Memastikan dokumen anggaran yang disusun oleh SKPD telah selaras dengan target RKPD, KUA-PPAS, dan regulasi nasional terbaru.

• Membekali peserta dengan teknik mitigasi risiko guna mencegah adanya indikasi anggaran tidak wajar (markup atau overlapping).

• Mengoptimalkan pemanfaatan modul pengawasan pada sistem SIPD RI dalam proses reviu penganggaran daerah.

Konsep & Benefit Utama

• Konsep: Risk-Based Budgeting Review & Good Governance — Pengawasan dan penjaminan kualitas dokumen anggaran yang berfokus pada titik-titik rawan kebocoran fiskal sebelum APBD disahkan secara definitif.

• Benefit Utama: Peserta akan membawa pulang Kertas Kerja Reviu (KKR) Elektoral Standar Nasional untuk RKA, DPA, dan Perubahan APBD yang adaptif dan siap diaplikasikan langsung di instansi masing-masing.

Tantangan, Dampak & Solusi

• Masalah (Tantangan): Proses reviu oleh APIP sering kali terlambat karena keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman indikator makro, serta kendala sinkronisasi data pada Perubahan APBD di dalam sistem SIPD RI.

• Dampak: RKA/DPA lolos dengan banyak kesalahan substantif, berpotensi menjadi temuan BPK di akhir tahun, hingga lambatnya proses pengesahan dokumen Perubahan APBD yang mengganggu serapan anggaran.

• Solusi: Penerapan metode reviu paralel (simultan) memanfaatkan fitur digital terintegrasi dan penguatan kompetensi tim pereviu yang diajarkan dalam Bimtek ini.

Landasan Regulasi

Kegiatan ini diselenggarakan dengan mengacu pada regulasi terbaru:

1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahunan.

3. Permendagri Terbaru tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Kebijakan Perubahan APBD TA 2027.

MATERI JADWAL INFO BIMTEK PEMERINTAHAN REVIU RKA, DPA DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2027

1. Arah Kebijakan Pengawasan Pemerintahan: Ruang lingkup dan garis waktu reviu dokumen anggaran 2027.

2. Teknis Reviu RKA-SKPD: Menguji keselarasan program, kegiatan, sub-kegiatan dengan dokumen KUA-PPAS.

3. Penerapan ASB dan SHS dalam Reviu: Memastikan kewajaran beban kerja dan harga satuan belanja.

4. Tata Cara Reviu Dokumen DPA: Validasi anggaran kas dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir SiLPA.

5. Formulasi Kebijakan Perubahan APBD: Urgensi, kriteria, dan tata cara pergeseran anggaran antar organisasi/kegiatan.

6. Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR): Praktik pembuatan dokumentasi formal hasil reviu RKA/DPA.

7. Digital Audit via SIPD RI: Operational fitur e-Review dan penguncian data anggaran pada sistem pusat.

8. Reviu Belanja Wajib (Mandatory Spending): Memastikan porsi anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terpenuhi.

9. Formulasi Laporan Hasil Reviu (LHR): Teknik penyusunan rekomendasi perbaikan anggaran yang mengikat bagi SKPD.

10. Laboratorium Kasus Penganggaran: Bedah temuan-temuan kritis BPK akibat kelemahan proses reviu RKA/DPA.

Metode Training

Pelatihan ini menggunakan pendekatan 70% Praktik & 30% Teori:

• Interactive Lecture & Dialogue (Pemaparan regulasi langsung dari narasumber pembuat kebijakan).

• Case Study & Desk Review Simulation (Simulasi langsung melakukan reviu atas contoh dokumen RKA yang mengalami anomali data).

• SIPD RI Hands-on Workshop (Praktik menggunakan fitur pengawasan penganggaran pada aplikasi).

• Panel Discussion (Diskusi kelompok antara TAPD dan APIP untuk menyamakan persepsi pola reviu).

Manfaat Bagi Instansi

• Dokumen APBD dan Perubahan APBD bersih dari cacat regulasi dan siap disahkan tepat waktu.

• Efisiensi belanja daerah meningkat karena komponen biaya tidak wajar dapat dieliminasi sejak awal.

• Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan meningkatkan nilai MCP KPK instansi.

Target Peserta yang Wajib Ikut

• Inspektur Daerah / Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Keuangan dan Perencanaan.

• Auditor Daerah dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) / Jajaran Bappeda & BPKAD.

• Sekretaris Dinas/Badan selaku PPK-SKPD dan Tim Penyusun RKA/DPA SKPD.

• Kasubag Perencanaan dan Keuangan di lingkungan instansi Pemerintah Daerah.

Narasumber

Tim Pakar dan Pejabat Teknis dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah – Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta Auditor Senior Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.

Metode Pelaksanaan (Pilihan Fleksibel)

• Kelas Offline (Tatap Muka): Dilaksanakan di hotel bintang 4/5 di kota-kota tujuan utama (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Lombok, Makassar, Medan) dengan fasilitas Executive Training Kit, Akomodasi Hotel, Coffee Break, Lunch, Dinner, dan Sertifikat Berbarcode resmi.

• Kelas Online (Virtual): Melalui Zoom Meeting Premium interaktif, mendapatkan e-Sertifikat, paket materi softcopy lengkap, serta akses rekaman video pelatihan untuk dipelajari ulang.

Jadwal Kegiatan (Tiap Bulan Sepanjang Tahun 2027)

(Silakan pilih gelombang pelaksanaan sebelum memasuki masa krusial Perubahan APBD)

• Januari: Pekan II & IV

• Februari: Pekan II & IV

• Maret: Pekan II & IV

• April: Pekan II & IV

• Mei: Pekan II & IV

• Juni: Pekan II & IV

• Juli: Pekan II & IV

• Agustus: Pekan II & IV

• September: Pekan II & IV

• Oktober: Pekan II & IV

• November: Pekan II & IV

• Desember: Pekan II & IV

FAQ (Frequently Asked Questions)

• Q: Apakah draf Kertas Kerja Reviu yang dibagikan sudah berbentuk file digital yang bisa diedit?

  • A: Ya, seluruh templat dan checklist reviu akan dibagikan dalam format Excel/Word agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah Anda.

• Q: Apakah materi mencakup reviu atas pergeseran anggaran keadaan darurat?

  • A: Ya, ada pembahasan khusus mengenai mitigasi risiko hukum pada pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD.

• Q: Bagaimana jika kami menghendaki pelaksanaan In-House Training khusus untuk internal Inspektorat kami?

  • A: Kami siap menyelenggarakan dengan kuota minimal 15 peserta, lokasi dan tanggal menyesuaikan permintaan instansi Anda.

Kesimpulan

Kualitas APBD ditentukan oleh seberapa ketat proses filtrasinya pada tahap perencanaan. Reviu RKA, DPA, dan Perubahan APBD yang lemah hanya akan menyisakan ruang bagi pemborosan anggaran dan risiko temuan aparat penegak hukum. Bimtek ini hadir sebagai solusi strategis untuk memastikan tim APIP dan TAPD Anda mampu menjaga integritas fiskal daerah secara paripurna pada tahun 2027.

INFO PENDAFTARAN

Segera Daftarkan Instansi Anda Karena Kuota Peserta Terbatas!

📞 WA: 0813-9554-312

🌐 Web: www.bimtekexpert.com